Sikap Warga Kampung Bayam Tolak Berbagai Tawaran Pemprov, Bersikukuh Ingin Tinggal di Kampung Susun

Sebab, warga Kampung Bayam belum bisa menempati rusunawa meskipun bangunan sudah berdiri kokoh di depan Jakarta International Stadium (JIS).

PT Jakarta Propertindo alias Jakpro merupakan pengelola sekaligus pemilik aset KSB. Namun, lahan tempat KSB itu berdiri merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kendala lain juga muncul. Sejauh ini Jakpro mengaku belum menerima legalitas dari Pemprov DKI untuk mengelola KSB.

Sementara itu, warga Kampung Bayam adalah korban karena rumah mereka ditertibkan untuk mendirikan JIS.

Oleh karena itu, warga Kampung Bayam akhirnya menggugat Pemprov DKI dan Jakpro ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Senin (14/8/2023).

Mereka menggugat karena tidak kunjung mendapatkan hunian. Sedangkan, kondisi warga Kampung Bayam saat ini ada sebagian yang bertahan di sekitar JIS dengan mendirikan tenda sejak November 2022.

Pasalnya, warga Kampung Bayam mengaku tak sanggup untuk membayar kontrakan dan menolak untuk pindah ke rusunawa Nagrak.

Tawaran berwirausaha

Kini Pemprov DKI Jakarta menawarkan tempat usaha kepada warga Kampung Bayam apabila mau menempati rusunawa Nagrak, Jakarta Utara.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum mengatakan, penawaran Pemprov DKI merupakan solusi agar warga Kampung Bayam tetap memiliki tempat tinggal.

"Di lantai dasar dapat digunakan untuk ruang usaha," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum kepada wartawan, Senin (14/8/2024).

Retno mengatakan, ada ruko dan lapak yang dapat digunakan warga untuk menjalankan usaha di lantai dasar Rusunawa Nagrek.

"Untuk (tarif) kios Rp 15.000 per meter persegi dan untuk lapak Rp 7.500 per meter persegi," kata Retno.

Retno mengatakan, Dinas PRKP DKI Jakarta juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan terkait keluhan warga Kampung Bayam soal sulitnya akses menuju tempat sekolah.

"Terkait jarak sekolah dan kendala akses akan dikoordinasikan dengan SKPD terkait, dalam hal ini Disdik terkait dengan perpindahan sekolah, Dishub terkait dengan penyediaan feeder busway," kata Retno.

Ngotot menolak

Warga Kampung Bayam yang masih tinggal di tenda sekitar JIS, Sahilah (54), menolak tawaran Pemprov DKI Jakarta untuk tinggal dan berwirausaha di rusunawa Nagrak.

Pasalnya, Sahilah dan warga Kampung Bayam yang lain masih menginginkan tinggal di rusunawa KSB yang tak jauh dari JIS.

"Ya enggak sih (tidak setuju). Orang rusun kami kan sudah jadi, KSB. Sudah gitu, nomor unit juga sudah dapat, SK juga sudah dapat. Ini sudah siap hunilah istilahnya," kata Sahilah saat ditemui Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

Sahilah mengungkapkan, dia dan warga lain tak mau tinggal di Rusunawa Nagrak juga karena anak-anak mereka bersekolah tak jauh dari JIS.

"Anak kan sudah pada sekolah dekat daerah sini, dekat JIS. Jadi, enggak mau jauh-jauh. Sudah gitu kan rumah sudah dapat SK, sudah dapat unit, tinggal menempati doang kan istilahnya. Enggak mau tempat lainlah," ungkap dia.

"Satu iya, anak sekolah jauh. Sudah gitu, ya orang sudah punya tempat sendiri, pengin pulang kampung sendiri saja," imbuh Sahilah.

Sejauh ini, Sahilah mengaku tidak mengetahui adanya tawaran Pemprov DKI untuk berwirausaha apabila mereka ingin menempati rusunawa Nagrak.

"Enggak tahu, baru dengar ini (tentang tawaran berwirausaha)," ungkap Sahilah

Tagih janji

Sahilah juga enggan muluk-muluk saat ditanya apa harapannya kepada Pemprov DKI Jakarta.

Sahilah hanya ingin menagih Pemprov DKI yang pernah menjanjikan warga Kampung Bayam dapat segera menempati rusunawa KSB dan dipekerjakan di JIS.

"Katanya janjinya dulu dipekerjakan, satu kartu keluarga (KK) satu orang. Terus, menghuni di rumah susun ini. Ya harapannya itu saja, bisa dipekerjakan sama tinggal di rusun," kata Sahilah.

Saat ditanya mengenai siapa yang menjanjikan hal tersebut, Sahilah mengaku lupa. Namun, dia ingat satu hal.

"Pokoknya disuruh kumpulin KK sama kartu tanda penduduk (KTP) waktu itu," ungkap Sahilah.