Heru Budi Temui Luhut, Bahas Revisi Perpres Pengolahan Sampah

Pertemuan itu digelar untuk membahas usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Membahas perbaikan Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Jadi akan disempurnakan," ujar Heru Budi dalam keterangan yang diterima, Kamis (31/8/2023).

Menurut Heru, revisi aturan itu bertujuan untuk memudahkan setiap daerah menyelesaikan permasalahan sampah dengan teknologi apa pun yang cocok.

Dia mencontohkan, Provinsi DKI Jakarta cocok memanfaatkan teknologi refuse derived fuel (RDF) plant sebagai salah satu cara mengatasi masalah sampah.

"Jadi memakai teknologi apa saja, sesuai dengan kondisi daerah masing masing," kata Heru.

"Misalnya Medan cocoknya memakai apa, Jakarta cocoknya RDF, ya RDF, atau misalnya Surabaya cocoknya pakai ITF, ya silakan," sambung dia.

Untuk diketahui, Heru sebelumnya telah memutuskan untuk menyetop proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.

Proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik itu tidak dilanjutkan karena nilai investasi dan biaya operasionalnya terlalu besar.

Pemerintah Provinsi DKI harus mengeluarkan Rp 3 triliun setiap tahun jika meneruskan proyek ITF Sunter.

Atas dasar itu, Pemprov DKI memutuskan untuk menghentikan proyek ITF dan fokus mengembangkan sistem RDF.

Saat ini, RDF atau bahan bakar alternatif dari hasil pemilahan sampah perkotaan telah berhasil diproduksi di TPST Bantargebang.