4.792 Keluarga di Johar Baru BAB di Kali, Heru Budi Minta Bantuan CSR Bangun Toilet Komunal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal meminta bantuan corporate social responsibility (CSR) untuk membangun toilet komunal bagi warga yang tak punya fasilitas, mandi, cuci, kakus (MCK).

Hal itu disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menanggapi perkembangan rencana penyediaan penyediaan kamar mandi bersama, untuk warga di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat

"Iya nanti kita minta sama teman-teman (melakukan) CSR untuk bangun (toilet komunal)," ujar Heru di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

Meski begitu, Heru Budi belum dapat menjelaskan secara rinci seperti apa CSR yang disasar dan target pembangunan fasilitas tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa rencana pembangunan toilet komunal tersebut masih terus dibahas bersama dinas terkait.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuatkan toilet komunal untuk warga di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Rencana ini sebagai tindak lanjut atas temuan anggota DPRD DKI Jakarta soal 4.792 keluarga di Johar Baru, yang tidak memiliki tidak memiliki MCK.

Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiyantoro menyebutkan, 4.792 keluarga di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, tidak memiliki fasilitas MCK.

Persoalan itu diungkap Karyatin saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 di ruang paripurna Gedung DPRD DKI, Rabu (13/9/2023).

"Di Kecamatan Johar Baru misalnya, masih ada 4.792 kepala keluarga yang belum memiliki MCK," ujar Karyatin.

Karyatin mengatakan, warga yang tak memiliki MCK tinggal di permukiman padat penduduk. Selama ini mereka buang air besar di kali yang ada di sekitaran tempat tinggal mereka.

"Saat ini masih banyak rumah di permukiman padat di Jakarta yang tidak memiliki MCK, yang menyebabkan mereka masih buang air besar di badan air atau bukan di MCK," kata Karyatin.

Karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sanitasi, terutama di permukiman padat penduduk.

Pemprov DKI Jakarta perlu menyediakan anggaran pembuatan MCK komunal bagi warga agar mereka memiliki sistem sanitasi yang baik meskipun di lahan yang terbatas.

"Biaya yang tidak besar. Pemprov DKI Jakarta bahkan bisa mengupayakan dukungan dari BUMD maupun dari corporate social responsibility (CSR) dari BUMN dan perusahaan swasta besar di Jakarta untuk pembangunan MCK komunal atau septic tank komunal tersebut sehingga beban pembiayaan dari APBD tidak terlalu besar," ucap Karyatin.