Ijazah Pelajar Sekolah Swasta Ditahan karena Biaya, Disdik DKI: Ortu Murid Terdampak Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengungkap penyebab ditahannya ijazah pelajar lulusan sekolah swasta di Ibu Kota.

Menurut Purwosusilo, penahanan ijazah siswa di sekolah swasta itu disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga karena terdampak pandemi Covid-19.

"Sekolah swasta kan bayar SPP. Nah, karena Covid, orangtuanya berhenti kerja, akhirnya tidak bisa bayar itu tunggakan biaya pendidikan," ujar Purwosusilo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/10/2023).

Namun, Purwosusilo mengaku belum mendata jumlah siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan.

Purwosusilo melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta berencana membantu menyelesaikan masalah siswa dengan menyalurkan dana bantuan para siswa untuk melunasi tunggakan SPP.

"Kami menganggarkan di hibah YBJ (Yayasan Beasiswa Jakarta). Kami juga komunikasikan dengan sekolah, kenapa bisa menahan ijazah begini? Lalu ke Baznas," ucap Purwosusilo.

"Kalau belum selesai, kita anggarkan (dari APBD) melalui proses dan ketentuan yang ada," katanya lagi.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal menelusuri laporan soal banyaknya ijazah pelajar di sekolah swasta yang ditahan.

Informasi mengenai permasalah ijazah itu diungkapkan anggota Komisi E dari Fraksi PDI-P, Johnny Simanjuntak dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.

"Iya saya mau ngecek itu. Kenapa bisa begitu," ujar Heru Budi saat ditemui di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jumat (29/9/2023).

Menurut Heru, penahanan ijazah siswa sekolah karena tidak mampu membayar biaya seharusnya tak terjadi.

Sebab, pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah program untuk membantu pembiayaan pendidikan.

"Kan ada KJMU, ada beasiswa Jakarta. Kami akan cek. Kalau memang mereka tidak mampu, kita bantu," kata Heru.

Sebelumnya, Jhonny Simanjuntak mendapat informasi soal ijazah siswa sekolah swasta ditahan karena tidak memiliki biaya.

"Ada fenomena ijazah anak yang sudah lulus sekolah tapi banyak yang masih ditahan. Akibatnya mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja," ungkap Jhonny dalam keterangan tertulis.

Jhonny tidak menjelaskan detail berapa banyak siswa yang menghadapi permasalahan itu dan di mana saja lokasi sekolahnya.

Dia hanya mengatakan, temuan ini perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, tidak ada lagi lulusan sekolah yang tidak mendapatkan ijazah.

"Ini harus secepatnya bisa diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Walaupun konsekuensinya Pemprov harus memberikan subsidi kepada sekolah swasta," kata Jhonny.