Komisi C DPRD DKI Minta Heru Budi Segera Kucurkan Anggaran Penanganan Stunting

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera mencairkan dana penanganan stunting yang telah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2023.

Menurut Rasyidi, pendanaan itu sebagai upaya untuk menuntaskan kasus stunting di DKI Jakarta yang sampai saat ini belum selesai.

“Ini (dana penanganan) stunting itu sudah dimasukan ke APBD-P untuk menanggulangi kasus stunting di sejumlah wilayah Jakarta. Tapi stunting masih ditemukan di Jakarta Timur,” ujar Rasyidi dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Kamis (5/10/2023).

Anggota DPRD Fraksi PDI-P ini menambahkan, sampai saat ini, masih ada masyarakat yang mengeluh kepadanya soal dana stunting.

Rasyidi mengusulkan Pemprov DKI bisa segera mencairkan dana tersebut yang diharapkan pada November 2023 bisa tersalurkan masyarakat yang membutuhkan.

“Saya mohon kepada Pj Gubernur DKI supaya segera dikeluarkan dana stunting itu, kalau bisa bulan November ini bisa dikeluarkan, supaya kita bantu masyarakatnya,” kata Rasyidi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengeklaim berhasil menurunkan angka stunting atau tengkes di Ibu Kota sebanyak 20 persen dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini.

"Ya maksimum, per tiga bulan ini kami sudah berhasil menurunkan 20 persen," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Senin (24/7/2023).

Kendati demikian, Heru menyebut sebanyak 36.000 balita dinyatakan memiliki masalah gizi dan rawan terkena stunting.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 250.000 balita berdasarkan ukuran tinggi dan berat badan dalam program pengentasan stunting.

Balita yang mengalami stunting itu di antaranya akibat gizi buruk, kurang gizi, dan seterusnya.

Saat ini, terdata ada sekitar 21.000 anak stunting di DKI Jakarta yang harus diurus dan ditangani hingga sembuh.