Disindir Tak Bisa Bedakan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, Ini Jawaban Fraksi Nasdem DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter angkat bicara setelah disindir tidak bisa membedakan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek.

Sindiran itu datang dari pemerhati transportasi umum Jakarta setelah Fraksi Nasdem menyinggung soal tingginya tarif LRT dalam rapat paripurna yang membahas Raperda tentang APBD DKI 2024, Senin (9/10/2023).

Nasdem dalam rapat itu menyinggung soal tarif maksimal LRT Jabodebek yang dianggap terlalu mahal karena mencapai Rp 20.000.

Namun, kritik Nasdem itu dianggap salah sasaran, karena LRT Jabodebek dikelola oleh pemerintah pusat dan operasionalnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sementara itu, LRT Jakarta yang dikelola Pemprov DKI menggunakan APBD DKI saat ini membentang dari Kelapa Gading-Velodrome dan tarifnya Rp 5.000 flat.

Namun, Jupiter membantah ia tak bisa membedakan LRT Jakarta dan Jabodetabek.

Ia beralasan, pandangan umum yang dibacakan dalam rapat paripurna itu memang membahas tarif LRT Jabodebek yang harganya naik setelah masa promo berakhir.

Nasdem menyampaikan pandangan itu dengan maksud meminta Pemprov DKI untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar tarif LRT Jabodebek tak dinaikan.

"Iya dong harus mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat karena ini kan untuk kepentingan rakyat. Pemprov DKI atau pemerintah pusat kan sama-sama pemerintah, yang memiliki keinginan untuk mensejahterakan rakyatnya," ujar Jupiter saat dihubungi, Selasa (10/10/2023).

"Rakyat gimana sejahtera kalau sedikit sedikit harga mau dinaikkan. Harga sembako naik, transportasi juga naik. Itu loh yang kita tidak inginkan," kata Jupiter.

Untuk diketahui, saat baru diresmikan Presiden Jokowi, tarif promo LRT Jabodebek adalah Rp 5.000 untuk semua tujuan. 

Namun, belakangan tarif promo itu sudah tak berlaku sehingga tarif maksimal LRT Jabodebek  yang terbaru untuk rute terjauh (Dukuh Atas-Harjamukti/Dukuh Atas-Jatimulya) mencapai Rp 20.000.

Jupiter menilai, tarif Rp 20.000 untuk satu kali perjalanan itu dapat memberatkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

"Dalam hal ini Pemprov juga harus memikirkan ini karena masyarakat yang bekerja di DKI Jakarta walau tinggal diluar DKI Jakarta mereka itu tetap mendapat upah sesuai UMP Jakarta jadi tetap kita harus menyesuaikan," kata Jupiter.

Sebelumnya, sindiran kepada fraksi Nasdem itu disampaikan Ketua Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) Adrianus Satrio Adi Nugroho.

Sindiran itu diungkapkan melalui akun media sosial pribadinya yakni X atau yang sebelumnya dikenal Twitter, @adrianussatrio, Selasa (10/10/2023).

"Kemarin miris liat pandangan umum salah satu Fraksi DPRD DKI. Bilang tarif LRT yang sekarang Rp5 ribu jadi Rp20 ribu. Miris sih selevel Fraksi DPRD nggak paham LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, staff ahlinya ngelindur?" kata Adrianus.

Adrianus pun menjelaskan LRT Jakarta transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI. Sedangkan, LRT Jabodebek menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"LRT Jakarta tarifnya Rp5.000 flat dan ketika Anda jadi anggota dewan di DKI mustinya paham mana LRT Jakarta (pakai APBD DKI) dan LRT Jabodebek (pakai subsidi pusat)," kata Adrianus melalui cuitan lainnya.