Soal Kasus Penggantian Meteran Listrik Warga Cengkareng, YLKI: Banyak Terjadi, Perlu Pembuktian Independen

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut menyoroti kasus dugaan pelanggaran penggantian meteran kilo watt per hour (KwH) meter yang dilakukan oleh warga Cengkareng berinisial AS (66).

Sebagai informasi, AS dituduh oleh PLN telah mengganti meteran listrik miliknya sejak tahun 2016. Namun, temuan itu baru disangkakan kepada AS pada tahun 2023. Akibatnya, AS pun didenda oleh PLN sebesar Rp 33 juta.

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, apa yang menimpa AS bukan lah kasus yang pertama kali terjadi. Oleh sebab itu, menurut Rio, perlu ada pembuktian secara independen terkait kasus-kasus tersebut.

"Dalam hal ini, kami melihat bahwa harus ada pembuktian yang dilakukan oleh tim independen di luar oleh PLN sebagai pihak yang bersengketa atau dari laboratorium-laboratorium independen, dari konsumen, atau dari PLN yang ditunjuk," kata Rio kepada Kompas.com melalui Zoom Meeting, dikutip Selasa (17/10/2023).

Rio menilai, penelusuran melalui pihak independen perlu dilakukan agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah dalam kasus tersebut.

Selain itu, kata Rio, pengecekan oleh pihak yang independen juga diperlukan agar konsumen juga dapat mengetahui hasil yang jelas dan informasi yang jujur.

"Sebenarnya apa yang terjadi. Dari proses pengecekan sampel meteran itu juga harus disaksikan oleh konsumen atau pihak ketiga dan hasilnya juga harus disaksikan juga oleh konsumen dan pihak ketiga," kata Rio.

Diberitakan sebelumnya, PLN memberikan sanksi denda Rp 33 juta kepada seorang warga Cengkareng karena pelanggan tersebut diduga menggunakan kilowatt per hour (KwH) meter dengan segel palsu.

Humas PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta, Pandu mengatakan, pelanggan berinisial AS itu telah mengganti Kwh meter pada 2016 tanpa melalui PLN.

Hal itu terungkap dari pengakuan AS setelah surat keberatan yang disampaikannya ditolak pada sidang keberatan yang digelar pada Kamis (12/10/2023).

Sidang dipimpin langsung tim dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM serta dihadiri oleh perwakilan pelanggan.

"Bapaknya (akun media sosial X @Sonialimouss) itu menyuruh orang buat bikin meteran sendiri di 2016 tanpa lewat PLN.

Berarti kan ini murni kesalahan pelanggan," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/10/2023).

Oleh karena itu, PLN menindak pelanggan itu sesuai prosedur yang berlaku. AS diberikan sanksi denda sekitar Rp 33 juta karena telah memakai KwH meter palsu.

Manager UP3 Cengkareng pada PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Faisal Risa mengatakan, pelanggaran yang dilakukan AS terungkap setelah petugas mendapati kelainan pada Kwh meter dan segel saat mengecek di kediamannya.

Temuan itu kemudian diperiksa lebih lanjut melalui pengujian di laboratorium dan turut disaksikan oleh sang pelanggan.

"Dari hasil pemeriksaan di laboratorium tersebut disimpulkan terdapat pelanggaran yaitu mempengaruhi KwH meter yang merupakan milik PLN," ucap Faisal.

Faisal mengatakan, pelanggan itu kemudian membayar uang muka sebesar 30 persen dari total denda yang dikenakan, yakni sekitar Rp 33 juta.

"Pelanggan telah membayar 30 persen uang muka tagihan susulan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan sisanya akan diangsur," kata dia.