Soroti Penghentian Tilang Uji Emisi, Anggota DPRD DKI: Padahal Penting untuk Kendalikan Polusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Justin Adrian menyoroti penghentian sanksi tilang untuk pengendara sepeda motor dan mobil yang melanggar aturan uji emisi gas buang.

Menurut Justin, tindakan hukum itu padahal menjadi salah satu bagian yang penting dalam pengendalian lingkungan.

"Tilang emisi hanya salah satu bagian penting dari serangkaian upaya yang harus dilakukan dalam pengendalian lingkungan," ujar Justin saat dihubungi, Sabtu (4/11/2023).

Justin mengatakan, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta sekitar 26 juta.

Dengan demikian, kendaraan bermotor itu dinilai menjadi penumpang terbesar polusi udara di Jakarta.

"Jelas ribuan anak DKI itu terkena gangguan saluran pernafasan setiap bulannya," kata Justin.

Penghentian aturan itu dinilai seolah tidak ada koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan kepolisian terkait penerapannya.

Justin menilai, aturan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta selama ini cenderung lemah.

Hal itu dilihat dari beberapa aturan yang sebelumnya diberlakukan, tetapi sampai saat ini tak jalan.

"Aturan memiliki mobil harus memiliki garasi juga tidak ditegakkan sekalipun sudah ada. Belum lagi parkir liar yang harus ditindak juga sangat banyak," kata Justin.

"Kalau polisi sulit untuk memahami pentingnya setiap lini penegakan hukum, maka lingkungan DKI yang minim polusi akan sulit terwujud," imbuh dia.

Ditlantas Polda Metro Jaya kembali menghentikan sanksi tilang uji emisi di Jakarta untuk kedua kalinya.

Padahal, tilang uji emisi itu baru digelar lagi pada Rabu (1/11/2023).

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, tilang uji emisi dihentikan karena mendapat respons negatif dari masyarakat.

"Soal penilangan uji emisi dihilangkan, banyak masyarakat yang komplain," kata Latif saat dihubungi, Kamis (2/11/2023).

"Banyak masyarakat yang istilahnya masih butuh sosialisasi lagi," imbuh dia.

Setelah menghapus tilang, polisi akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk mengubah mekanisme pelaksanaan uji emisi.

"Kami juga akan mengubah pola lagi dan kami akan berkoordinasi kembali dengan DLH," tutur Latif.