Bantuan Pangan di Bogor Tidak Tepat Sasaran, DKPP Verifikasi Ulang Data Penerima

Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Bogor Soni Gumilar mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi ulang agar bantuan pangan beras dan pengentasan stunting itu dapat tepat sasaran.

"Dalam penyaluran tahap pertama, ternyata masih ditemukan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang tidak tepat sasaran," kata Soni, saat ditemui usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendistribusian Bantuan Pangan, di Balai Kota Bogor, Kamis (16/11/2023).

"Jadi, untuk tahap kedua ini kami sudah meminta kepada lurah-lurah di Kota Bogor untuk memverifikasi ulang karena mereka yang lebih tahu kondisi di wilayahnya," tambahnya.

Soni mengungkapkan, ada sebanyak 79.370 keluarga penerima manfaat di Kota Bogor yang berhak mendapatkan bantuan pangan tahap kedua ini.

Periode penyaluran tahap kedua, sambungnya, berlangsung dari bulan September hingga Desember 2023 sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.

"Di tahap pertama, kita sudah menyalurkan bantuan pangan kepada 86.377 KPM se-Kota Bogor. Sementara, di tahap kedua ini jumlah KPM yang mendapat program bantuan pangan sebanyak 79.370 KPM," sebutnya.

Analisis Ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional Dwi Sartika mengatakan, tujuan dari penyaluran bantuan program CPP sejatinya untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan, dan stunting di Indonesia.

Dwi menjelaskan, ada dua jenis bantuan yang disalurkan dalam program tersebut. Pertama, yaitu bantuan pangan beras yang diperuntukkan bagi warga miskin.

Kedua, adalah bantuan telur dan ayam yang disalurkan kepada keluarga risiko stunting (KRS).

"Nah, penyaluran bantuan pangan ini komoditasnya yaitu beras 10 kilogram untuk per-KPM. Kemudian, ada telur dan juga ayam," beber Dwi.

"Kita juga melihat harga pangan ini makin meningkat, terlebih harga beras. Nah dengan adanya bantuan pangan ini kita bisa meredam itu," pungkasnya.