Pj Bupati Rekomendasikan UMK Kabupaten Bekasi Naik 13,99 Persen Jadi Rp 5,8 Juta

Rekomendasi itu disampaikan kepada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Dalam salinan surat nomor TK.04.03/10398/Disnaker, ditulis bahwa rekomendasi tersebut sudah mempertimbangkan iklim dan keberlangsungan usaha di Kabupaten Bekasi.

Rekomendasi itu dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Pj Bupati Bekasi menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi Tahun 2024 naik sebesar 13,99 persen," demikian isi surat tersebut dikutip Kompas.com, Jumat (24/11/2023).

Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Dani Ramdan secara elektronik.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi rekomendasi UMK tersebut. Menurut Said, Dani Ramdan melakukan langkah yang tepat.

"Apa yang dilakukan oleh Pj Bupati Bekasi itu benar. Dengarkan aspirasi buruh dan selayaknya begitu, karena Kabupaten Bekasi itu kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara," kata Said kepada Kompas.com.

Said menilai, kenaikan UMK sebesar 13,99 persen yang direkomendasikan Dani Ramdan bisa meningkatkan daya beli buruh yang saat ini turun hingga 30 persen.

Sebab, rekomendasi kenaikan UMK itu tidak terlepas dari angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang kini naik 12-15 persen.

Angka KHL itu diketahui saat KSPI melakukan survei di beberapa kota industri, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Kota Bekasi, dan Sidoajo.

"Rata-rata kenaikan KHL itu 12-15 persen. Beras naiknya hingga 40 persen, transportasi naik 30 persen dari tahun lalu. Paling terasa itu kos atau sewa rumah, naik hampir 50 persen, tinggi sekali. Sehingga, daya beli buruh (turun) 30 persen, itu memberatkan buruh," jelas dia.

"Nah, Pj Bupati ini artinya dia paham, ini adalah persoalan serius di daya beli. Walaupun harus diakui ada tekanan-tekanan juga dalam aksi, apalagi kalau benar terjadi mogok nasional. Kalau terjadi mogok nasional, bisa lumpuh itu Bekasi," imbuh Said.