Tak Puas dengan Kenaikan UMK Kota Bekasi 2024, Buruh: Rp 5.343.430 Tidak Cukup!

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menaikkan UMK Kota Bekasi 2024 sebesar 3,59 persen atau Rp 185.181, dari Rp 5.158.248 menjadi Rp 5.343.430.

"Ya kalau ditanya kenaikan berdasarkan PP 51 2023, apakah cukup? Ya tidak cukup," ujar Muhammad Yusuf, penanggung jawab aksi buruh di Kota Bekasi, Kamis (30/11/2023) malam.

Menurut Yusuf, Dewan Pengupahan Kota Bekasi (Depeko) sebelumnya sudah menyampaikan rumusan kenaikan UMK Kota Bekasi 2024.

"Makanya itu (permintaan naik) sebesar 16 persen berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi kemudian kebutuhan hidup layak buruh dan keluarganya," ujarnya.

Berangkat dari rumusan Depeko, Yusuf menilai kenaikan upah 3,59 persen itu tidak akan cukup bagi buruh yang sudah berkeluarga.

"Mayoritas pekerja di Kota Bekasi ini sudah berkeluarga dengan UMK yang dasarnya untuk pekerja lajang dipaksakan untuk pekerja buruh dan keluarganya ya tidak bakal mencukupi," imbuhnya.

Namun, keputusan kenaikan UMK Kota Bekasi 2024 yang ditetapkan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin telah menetapkan sesuai PP 51 Tahun 2023.

"Ketika ditetapkan berdasarkan PP 51 2023, ya jelas tidak terpenuhi kebutuhan hidup layak pekerja buruh dan keluarganya, terlebih kan UMK itu untuk pekerja lajang," tutur Yusuf.

Sebagaimana diketahui, penetapan UMK se-Jabar 2024 diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Pemprov Jabar menetapkan UMK 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan rekomendasi bupati/wali kota tentang UMK 2024.

Namun, para buruh menganggap kenaikan UMK Kota Bekasi terlalu kecil.

Mereka menuntut kenaikan setidaknya sesuai usulan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad, yakni naik 14,02 persen.

Karena itulah, para buruh menggelar aksi demo hingga malam hari sebagai bentuk kekecewaan mereka.