Menko PMK Muhadjir Sebut Belum Ada Arahan Jokowi Soal Penampungan Pengungsi Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo belum memberi arahan terkait lokasi penampungan ribuan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Provinsi Aceh.

"Belum. Belum ada masukan (dari Presiden Jokowi)," ujar Muhadjir usai bertemu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Selasa (5/12/2023).

Menurut Muhadjir, pemerintah secara formal menolak untuk menampung pengungsi Rohingya, terlebih untuk bermukim permanen di Indonesia.

"Kami secara formal kita negara yang tidak bersedia menampung, menerima pengungsi Rohingya ini, apalagi akan bermukim secara permanen," ucap dia.

Iaa menambahkan, pemerintah membiarkan pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh dengan dasar pertimbangan kemanusiaan.

Namun, pemerintah pusat tengah meninjau kelayakan pengungsi Rohingya tersebut.

"Sehingga kalau ada tuntutan atau ada pihak dari sana yang niatnya memang ingin tinggal di sini, bukan pengungsi, akan kita lihat kelayakannya," kata Muhadjir.

"Apalagi niat kemudian untuk sampai pindah kewarganegaraan, itu ada proses nanti akan kita lihat," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merespons soal keberadaan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh.

Sebagaimana diketahui, keberadaan pengungsi asal Myanmar tersebut ditolak masyarakat setempat.

"Ya saya telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Bersama-sama dengan UNHCR (badan PBB untuk perlindungan pengungsi," lanjut dia.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku akan menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengungsi Rohingya di Indonesia pada hari ini.

"Nah ini saya lagi undang rapat koordinasi besok. Karena ini semakin, ini negara lain sudah nutup (pintu untuk tambahan pengungsi Rohingya)," kata Mahfud.