Mendekati Pemilu 2024, BEM UI Kecewa Peran Rakyat yang Hanya Dijadikan Penonton Drama Para Elit

DEPOK, KOMPAS.com - Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat, yakni Rabu, 14 Februari 2024. Sejalan dengan itu, dinamika politik semakin intens.

Sayangnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menyebut peran rakyat seolah hanya sebagai penonton dari pertunjukan drama pada elit.

"Rakyat dipertontonkan dinamika demokrasi yang sakit dan jauh dari semangat pemilu yakni, jujur dan adil," ucap Ketua BEM UI Uziel dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024).

Menurut BEM UI, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sudah semestinya mendapatkan panggung paling megah untuk bersuara.

Kenyataannya, penguasa tak sungkan menunjukkan keberpihakannya, narasi politik identitas, diutamakannya kepentingan para elit.

"Serta narasi dengan pesan perpecahan semakin terasa menghiasi Pemilu 2024," ucap Verrel.

Verrel berujar, kondisi rakyat saat ini hanya dijadikan komoditas politik lima tahunan sebagai kebutuhan elektoral belaka.

Rakyat diluar sana yang tulus menyerahkan suaranya, kata dia, justru dikhianati melalui proses yang tak mendidik dan mendegradasi demokrasi.

Di sisi lain, perkelahian narasi di media antar pasangan calon dengan landasan fakta ataupun kebohongan terus digaungkan.

Tanpa disadari, Verrel berujar, apa yang para elit lakukan itu semakin memperbesar celah perpecahan pada lapisan masyarakat.

"Pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia yang jujur dan adil bagi semua pihak," ungkap Verrel.

Lebih lanjut Verrel mengatakan, Pemilu 2024 akan berjalan jujur dan adil dengan hanya jika rakyat diberikan ruang yang cukup untuk berpikir dengan kritis.

Selain itu, kata Verrel, harus ada peningkatan partisipasi dalam proses demokrasi, serta terumuskannya makna hukum yang sesuai dengan pandangan keadilan pribadinya secara bebas, sebagai individu yang merdeka.

Dengan memberikan kebebasan ini, diharapkan setiap suara yang terdengar dalam Pemilu mencerminkan kehendak murni rakyat.

"Serta mendorong terbentuknya kebijakan yang responsif, dan memastikan terwujudnya sistem demokratis yang sejati dan inklusif," tutur Verrel.