Tolak Pemilu Curang, Mahasiswa "Long March" dari Tugu Trisakti hingga Harmoni

JAKARTA, KOMPAS.com - Para mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta long march atau berjalan dari Tugu Reformasi Universitas Trisakti hingga wilayah Harmoni, Rabu (7/2/2024) sore.

Mereka berjalan dengan dikomandoi satu mobil pikap yang ditumpangi beberapa mahasiswa sambil menyanyikan mars perjuangan mahasiswa. Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan "Makzulkan Jokowi, Tolak Pemilu Curang".

Tak hanya itu, peserta aksi juga membawa bendera dari organisasi mahasiswa masing-masing.

Salah satu mahasiwa juga menempel poster kertas yang bergambar sosok mirip Presiden Jokowi, bertuliskan "Presiden" lalu tercoret, kemudian ditulis ulang dengan kata "Jubir Capres". Sementara, Jalan Letjen S Parman tampak padat merayap kala mahasiswa melintas.

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas menyampaikan, peserta aksi merupakan gabungan dari beberapa kampus dan organisasi nonprofit.

"Kami melakukan aksi atau demonstrasi dengan tagline yang kami bangun yaitu 'Tolak Pemilu curang dan juga makzulkan Jokowi'," ujar Lamdahur di lokasi.

Selain itu, ada tiga tuntutan lain dari aksi tersebut, yakni memboikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Jokowi, mendesak agar para menteri mundur dari kabinet pemerintahan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Lalu, menyerukan gelombang protes di seluruh Indonesia sampai Presiden Joko Widodo dimakzulkan.

"Kita sama-sama paham bahwa memakzulkan Jokowi ini kan diproses di legislatif, DPR. Cuma secara pesan politik yang disampaikan oleh kami semua, ingin menyampaikan kepada pemerintah baik itu legislatif dan eksekutif, berhak untuk untuk mengevaluasi Presiden Republik Indonesia," papar Lamdahur.

Para mahasiswa juga membawa 10 isu dalam demonstrasi itu antara lain terkait pemilu curang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu soal konflik agraria, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, serta kebebasan sipil.

Keadilan ekonomi dan gender, kemudian kekerasan aparat, serta produk hukum bermasalah.