"Real Count" Pileg DPR di DKI Data 55,95 Persen : Suara PKS Melesat, Disusul PDI-P dan Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DKI Jakarta unggul sementara dalam catatan perhitungan suara resmi dari web Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Per Senin (19/2/2024), pukul 08.00 WIB, total suara yang masuk adalah 51,51 persen atau 15.849 dari 30.766 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta.

Dalam perhitungan suara resmi versi KPU itu, PKS memperoleh suara tertinggi yakni 306,609 suara atau 17,56 persen.

Perolehan suara PKS ini melesat dari yang sebelumnya pada data Kamis, pekan lalu bersaing ketat dengan PDIP.

PKS saat itu tercatat memperoleh suara 30,626 suara atau 16.03 persen, sedangkan PDI-P 30.033 suara atau 15,72 persen.

Kini, perolehan suara sementara PDI-P yakni 256,375 suara atau 14,68 persen, disusul Gerindra dengan 169,739 suara atau 9,72 persen.

Berikut daftar sementara perolehan suara Pileg DPR RI 2024 untuk wilayah DKI Jakarta :

1. PKB: 6,2 persen

2. Gerindra : 9,72 persen

3. PDI-P : 14,68 persen

4. Golkar : 9,47 persen

5. NasDem : 6,57 persen

6. Partai Buruh : 1,78 persen

7. Partai Gelora : 1,3 persen

8. PKS : 17,56 persen

9. PKN : 0.72 persen

10. Hanura : 1,09 persen

11. Partai Garuda : 0.85 persen

12. PAN : 7,4 persen

13. PBB : 0.94

14. Demokrat : 5,55 persen

15. PSI : 8,45 persen

16. Perindo : 2,28 persen

17. PPP : 3,35 persen

18. Partai Ummat : 1,56 persen.

Sebagai informasi, untuk bisa masuk ke parlemen di Senayan, partai politik harus melewati syarat ambang batas atau parliamentary threshold.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional.

Adapun data yang tersaji di dalam web KPU tersebut hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.