DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Pelaporan Tata Kelola Jalur Sepeda ke Ombudsman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) terkait adanya laporan dugaan malapraktik pengelolaan dan pemeliharaan jalur sepeda ke Ombudsman.

Anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli menjelaskan, legislator ingin mendengar keterangan langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penataan jalur sepeda.

Selain itu, pemanggilan ini juga untuk membahas lebih lanjut tata kelola jalur sepeda di Jakarta, agar dapat lebih sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

“Sudah dibicarakan, khususnya di Komisi B. Insyaallah pekan ini kami sudah akan mulai rapat lagi. Dan pasti ada pemanggilan beberapa mitra yang memang perlu didengar penjelasannya,” ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

Taufik menilai pengelolaan jalur sepeda era Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, berbanding terbalik dengan kepemimpinan sebelumnya.

Sebab, anggaran untuk pembangunan atau penambahan jalur sepeda di Jakarta saat ini, sudah beralih hanya untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah tersedia.

“Dari tahun ke tahun, misalnya 2019-2021 ada (anggaran) setiap tahun untuk pengembangan jalur sepeda yang diintegrasikan dengan perbaikan transportasi publik,” kata Taufik.

“Ketika 2022-2023, itu anggarannya disunat habis oleh Pj Gubernur,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto beranggapan bahwa laporan yang dilayangkan oleh Komunitas Bike to Work (B2W) menjadi masukan positif untuk Pemprov DKI Jakarta.

Harapannya, pemerintah daerah di Jakarta bisa menyusun dan melaksanakan kebijakan yang lebih baik terkait jalur sepeda.

“Gugatan B2W bisa jadi masukan positif bagi Pemprov DKI dalam pelaksanaan kebijakan terkait jalur sepeda di masa mendatang,” kata Wahyu.

Diberitakan sebelumnya, Komunitas pengendara sepeda Bike To Work (B2W) Indonesia melaporkan Heru Budi Hartono ke Ombudsman atas dugaan malapraktik pengelolaan dan pemeliharaan jalur sepeda di Ibu Kota.

"Sudah melaporkan, tentang dugaan malapraktik pengelolaan dan pemeliharaan lajur sepeda di DKI Jakarta ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya," ujar Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima saat dikonfirmasi, Kamis (22/2/2024).

Fahmi mengatakan, pelaporan itu telah dilakukan B2W Indonesia ke Ombudsman RI pada Rabu (21/2/2024). Para anggota B2W bersepeda bersama dari Stasiun LRT Kuningan, tepatnya di depan Kantor Kementerian Kesehatan, menuju Gedung Ombudsman.

"Iya (masih berkaitan dengan gugatan ke PTUN). Tahapan sebelum ke PTUN, kami via Ombudsman. Ini atas saran kuasa hukum, kita pararel ke Ombudsman, karena Pemprov belum responsif dalam upaya administratif," kata Fahmi.

B2W sebelumnya juga berencana menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan malapraktik tata kelola Jakarta dalam menjamin keamanan pengendara sepeda.

"Kami menggugat Pemprov DKI di PTUN, dan gugatan kali ini tentang malapraktik tata kelola Kota Jakarta dalam menjamin keamanan pesepeda," ujar Fahmi saat dikonfirmasi, Senin (15/1/2024).

B2W mencatat, sepanjang 2023, Pemprov DKI diduga melakukan malapraktik tata kelola Kota Jakarta.

Salah satu yang dilakukan Pemprov DKI yakni memangkas anggaran jalur sepeda pada RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar pada November 2022.

Fahmi juga menyorot kebijakan Heru Budi yang melakukan rekayasa lalu lintas di pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, dengan membongkar jalur pedestrian dan jalur sepeda, April 2023.

"Mei 2023, 18 ruas jalan ibu kota diperintahkan diaspal ulang, dengan dalih menyambut KTT ASEAN, tetapi dengan menutup jalur sepeda yang sudah ada, dan tidak dikembalikan lagi seperti semula," kata dia.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) juga membongkar stick cone pembatas jalur sepeda di 13 ruas pada Oktober 2023.

Menurut Fahmi, Dishub DKI beralasan bahwa pembongkaran stick cone itu membahayakan pengendara lain.

"Lalu, pembangunan lajur sepeda sebesar Rp 4.513.936.931 masuk anggaran pengurangan atau pengalihan, dan tidak dianggarkan kembali," ungkap dia.