DPRD DKI Siap Sanksi Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengaku siap memproses salah seorang pegawainya, yang terseret kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus menjelaskan, saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi langsung dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan keterlibatan pegawai bernama Hengki.

“Kalau nanti saudara Hengki ternyata terbukti bersalah. Kami akan memproses ke Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta,” ujar Augustinus saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

Menurut Augustinus, proses penanganan pelanggaran pegawai yang akan diterapkan akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Nanti Badan Kepegawaian Daerah yang akan menindaklanjuti untuk sanksi apa yang akan diberikan kepada Hengki jika memang terbukti terlibat,” ucap Augustinus.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan pungli di rutan KPK didalangi sosok bernama Hengki. Dia pegawai negeri yang dipekerjakan Kemenkumham untuk bertugas di KPK.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, Hengki membuat praktik pungli di rutan menjadi terstruktur. Saat itu, dia merupakan Koordinator Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK.

“Awal mulanya sehingga terstruktur secara baik ya. jadi pungli ini terstruktur dengan baik,” ujar Tumpak, dikutip dari Kompas.com (15/2/2024).

Hengki juga orang yang pertama kali menunjuk “lurah” di lingkungan rutan KPK. "Lurah" adalah petugas rutan KPK yang dipercaya menerima uang pungli dari para tahanan.

Saat ini, Hengki bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak sekitar 2022.

Augustinus mengkonfirmasi bahwa Hengki kini bekerja di Sekretariat Dewan (Setwan) DKI Jakarta. Hengki merupakan pegawai pindahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Untuk saudara Hengki benar adanya sekarang bekerja di Sekretariat Dewan (Setwan) DKI Jakarta. Dapat kami informasikan bahwa Hengki pegawai pindahan dari Kemenkumham yang ditempatkan di Rutan KPK,” ujar Augustinus saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

Augustinus menerangkan, Hengki bekerja sebagai pegawai Setwan DKI Jakarta sejak November 2022. Sejak bertugas, Hengki tidak memiliki permasalahan ataupun terkena sanksi disiplin kepegawaian.

Sedangkan untuk kasus dugaan pungli yang menyeret nama Hengki, lanjut Augustinus, diketahui terjadi pada 2018 dan di luar kewenangan dari Setwan DKI Jakarta.

“Kejadian atau kasus yang terjadi tahun 2018 di Rutan KPK, bukan menjadi tanggung jawab kami. Kami sepenuhnya menyerahkan proses hukum saudara Hengki pada 2018 kepada Aparat Penegak Hukum atau Dewan Pengawas KPK,” kata Augustinus.