Penyaluran KJMU Tidak Disetop, Kepastian bagi Keresahan Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah meluruskan terkait isu pencabutan kepesertaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memberi kepastian dan menjelaskan terkait polemik KJMU yang ramai di media sosial beberapa hari terakhir.

Verifikasi data

Heru mengatakan, status kelayakan peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sempat berubah-ubah karena ada proses pemutakhiran data.

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyatakan, ada penyesuaian data peserta yang sebelumnya terdaftar dengan data terkait pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Nah, itu kan kami lihat data-datanya ya, enggak bisa kami sebutkan di sini. Dan kemudian disurvei kembali ya kan,” ujar Heru, Kamis (7/3/2024).

Menurut Heru Budi, peserta yang memang dinyatakan layak menerima bantuan, akan bisa melanjutkan pendaftaran ulang sebagai penerima KJMU.

Sementara untuk peserta yang dinyatakan tidak layak dan terbukti mampu berdasarkan hasil pemutakhiran data, akan ditangguhkan pemberian bantuannya.

“Kalau itu memang tidak harus mendapatkan KJMU karena semuanya mampu, maka ya kami hold. Anggaran ini kami bisa berikan kepada masyarakat yang tidak mampu,” kata Heru Budi.

Bantah pangkas anggaran

Heru Budi juga membantah isu pemangkasan anggaran untuk program KJMU.

“Enggak ada. Artinya Pemda DKI masih bisa membiayai adik-adik (mahasiswa) ini kok. Terus apa masalahnya?” kata dia.

Ia menegaskan tidak ada ketentuan kuota peserta program KJMU. Menurut dia, jumlah peserta itu berdasarkan pada kriteria kelayakan warga menerima bantuan.

“Kan enggak ada kuota-kuota hehehe. Ya kita lihat nanti kan enggak semuanya harus (mendapatkan bantuan). Ya kita lihat nanti, secara teknis dinas lah,” kata Heru Budi.

Selain itu, Heru menegaskan bakal mengembalikan hak para peserta KJMU yang tercabut.

“Saya pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanannya KJMU, bisa tetap mendapatkan itu,” ujar Heru.

Ia akan memperbaiki sistem yang membuat status peserta KJMU berubah menjadi tidak layak. Dengan begitu, peserta KJMU sebelumnya dapat langsung melanjutkan pendaftaran ulang.

“Dan tentunya pemadanan data tetap berjalan, itu person to person. Tetap ada pemadanan data nanti dengan badan pajak, dicek pajaknya,” kata Heru Budi.

Memastikan tidak disetop

Dengan demikian, Heru memastikan penyaluran bantuan bagi mahasiswa ber-KTP Jakarta itu tetap berjalan.

"Sudah berjalan, tidak ada yang disetop," kata Heru.

Pemberian KJMU mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) melalui proses penyesuaian pada November-Desember 2023.

Pencatatan data itu juga sebelumnya diverifikasi untuk tingkat kemampuan penerima dengan melihat sejumlah aset yang dimiliki.

"Kami bisa berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu yang memang layak secara data. Jadi data di DKI itu sekali lagi bisa di-link-kan dengan data lainnya. Itu otomatis langsung," kata Heru.

"Dia punya berapa kendaraan, punya berapa mobil, punya rumah, rumahnya ada di mana, itu kita bisa tahu. Jadi kalau dia klaim, kita lihat, 'oh kamu punya kendaraan, punya mobil, orangtuanya mampu'. Masa kita berikan?" imbuh dia.

Heru juga mengundang beberapa mahasiswa di Jakarta untuk membahas isu tersebut. Salah satunya Mahasiswa UIN Purwokerto bernama Nur Faisal Ansor.

Menurut dia, polemik KJMU yang ramai dalam beberapa hari terakhir itu hanya disebabkan permasalahan sistem.

"Memang lagi datanya saja (bermasalah). Semuanya, teman saya itu ada salah paham, namanya sistem kita harus sabar. Pasti ada jalan keluar," kata Faisal.