Rayakan Hari Perempuan Internasional, Ibu Ini Berharap Buah Hatinya Jadi Aktivis dan Tak Malu Ikut Demo

“Saya punya harapan anak saya yang sudah SMP (nanti) tidak malu untuk demo. Anak saya harus meyakini demo itu bagian dari menyuarakan aspirasi rakyat,” kata Mike kepada Kompas.com saat aksi “Perempuan Indonesia Geruduk Istana” di Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Mike tak ingin anaknya menganggap aksi demo sudah ketinggalan zaman. Ia pun menyayangkan sikap anak muda yang menganggap remeh aksi-aksi penyampaian aspirasi.

“Mereka yang bilang ‘ngapain aksi begini?’, atau setiap Bu Sumarsih aksi Kamisan enggak didengar. Saya pengen anak saya tidak berpikiran seperti itu,” tutur Mike.

Meski begitu, Mike tetap memiliki kekhawatiran tersendiri sebagai seorang ibu. Ia takut pemerintahan selanjutnya akan membatasi aksi-aksi penyampaian pendapat di kalangan masyarakat.

“Termasuk hari ini, apakah akan dibungkam? Atau direpresi?” celetuk dia.

Untuk mengatasi kekhawatiran itu, MIke menenangkan diri dengan memahami kebijakan yang mengizinkan masyarakat untuk berbicara.

Ia paham bahwa masyarakat memiliki hak untuk melapor ke pihak berwajib atau mengajukan gugatan apabila mendapat represi.

“Jadi paling tidak, kegelisahannya berkurang, meski tetap ada,” ujar MIke, tersenyum.

Selain itu, ia juga selalu mempersiapkan sejumlah antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat menggelar aksi.

“Misalnya, bagaimana caranya mendeteksi yang kerusuhan atau chaos, itu kan bagian dari persiapan. Itu bisa mengurangi kegelisahan,” imbuh dia.

Sebagai informasi, aksi “Perempuan Indonesia Geruduk Istana” digelar bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Internasional.

Tanggal 8 Maret diperingati sebagai tonggak sejarah perjuangan perempuan seluruh dunia untuk mencapai kesetaraan, pemenuhan hak-hak, dan pengakuan atas hak asasi manusia (HAM).

Adapun kaum wanita yang ikut serta dalam aksi itu menyoroti sejumlah kemerosotan demokrasi di dalam negeri selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal yang mereka sebutkan adalah melanggengkan kekuasaan oligarki dan kekerasan yang menargetkan pejuang keadilan serta impunitas pada para penjahat HAM, DPR yang dinilai tidak menjalankan fungsi check and balances, dan Jokowi yang dinilai melakukan pengkondisian politik dengan tujuan mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya.