Saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Terminal Baranangsiang Kota Bogor, Rabu (20/3/2024), Komisi V DPR RI menilai sarana dan prasarana (sarpras) di Terminal Baranangsiang ditemukan banyak masalah.
Kata mereka, terminal di tengah kota ini memiliki sejumlah masalah, mulai dari pergerakan orang yang tidak teratur, fasilitas kesehatan untuk penumpang dan awak pengemudi, hingga masalah parkir kendaraan yang kurang baik.
Mendapati sorotan dari para wakil rakyat, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyatakan, Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ) selaku pemegang kewenangan Terminal Baranangsiang sejatinya sudah mempersiapkan sarana dan prasarana terbaik untuk para pemudik.
“Secara umum saya pikir dari BPTJ ini sudah mempersiapkan dengan baik bekerja sama dengan Pemkot Bogor memfasilitasi untuk yang mudik maupun yang balik ke kota Bogor,”
Kendati insfrastruktur di Terminal Baranagsiang dikatakan kurang layak, ia memastikan terminel tipe A itu siap melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) atau angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).
Untuk menghadapi tingginya arus mudik Lebaran, Pemkot Bogor juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana dari transportasi publik lainnya.
Nantinya, para pemudik bisa mengandalkan moda transportasi darat atau moda kereta api untuk menuju ke kampung halamannya masing-masing.
“Moda transportasi yang kita sediakan banyak. Di Bogor ini selain ada Terminal Baranangsiang, ada stasiun kereta, termasuk stasiun kereta Paledang yang ke Sukabumi itu menjadi bagian alternatif dari rangkaian proses mudik angkutan Lebaran,” ujarnya.
Dedie memprediksi lebih dari 100.000 orang pemudik akan masuk Kota Bogor pada libur Lebaran 2024.
Sedangkan untuk yang akan keluar dari wilayah Kota Bogor diperkirakan sejumlah 150.000 orang.
“Penduduk Kota Bogor itu 1,1 juta yang merantau, kurang lebih perkiraan sekitar 150.000 orang Bogor yang merantau ke luar kota,” ucap Dedie.
https://megapolitan.kompas.com/read/2024/03/20/18334141/kondisi-terminal-baranangsiang-disorot-dpr-ri-wakil-wali-kota-bptj-sudah