Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yogyakarta Kembangkan Jarak Pagar

Kompas.com - 07/02/2009, 09:47 WIB

YOGYAKARTA, SABTU — Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak 2006 mengembangkan program tanaman jarak pagar (Jatropha curcas) sebagai upaya mencari sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak (BBM).
     
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Provinsi DIY Ir Achmad Dawam di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan program pengembangan tanaman jarak pagar tersebut sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2006 sehingga pihaknya segera merealisasi program ini dengan menggalakkan penanamannya di beberapa wilayah di provinsi ini.
     
"Dishutbun Provinsi DIY telah mengembangkan tanaman jarak pagar dengan membangun kebun induk seluas 215 hektare, dan penanaman di lahan petani seluas 438,6 hektare yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul 101 hektare, Gunungkidul 175 hektare, Kulonprogo 90,2 hektare, dan Kabupaten Sleman 69,6 hektare," katanya.
     
Menurut dia, sebelumnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, diadakan pelatihan petugas yang diikuti 20 orang, disusul kemudian pelatihan petani 250 orang melalui dana APBD dan APBN.
     
Sampai saat ini pertumbuhan perkembangan tanaman jarak pagar dan animo masyarakat dalam pemeliharaan tanaman itu cukup baik. "Selain itu, program tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak termasuk peran perusahaan mitra di antaranya PT Enhill, PT Titan Bio Energy, PT Pura Jatropha Mandiri dan Pusat Kajian Agribisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta," katanya.
     
Ia mengatakan peran sejumlah perusahaan dan perguruan tinggi sebagai mitra program ini, di antaranya dengan memberikan informasi pasar maupun rencana kerja sama kemitraan yang direspons petani.    
     
Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi di antaranya belum tersedianya bibit unggul secara genetik, alat pengolah minyak biji jarak belum memuaskan, dan harga biji jarak belum memadai.
     
"Untuk keberhasilan program pengembangan tanaman jarak pagar di wilayah Provinsi DIY diperlukan penataan dan perbaikan sarana, prasarana serta penanganan manajemen usaha tani secara professional," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com