Ribuan Puskesmas di Daerah Terpencil Tak Ada Dokter

Sedangkan Dwi Handono memaparkan pengalaman gagalnya mencari kontraktor pelayanan kesehatan di daerah terpencil di Kabupaten Berau. "Karena tidak adanya kontraktror yang memenuhi syarat untuk pengadaan SDM dan penyelenggaraan pelayanan, dan pengadaan sarana dan prasarana, anggaran APBD tahun 2008 senilai Rp 970 juta tidak jadi terpakai," ungkapnya.  

Tidak adil

Laksono Trisnantoro menjelaskan, digelarnya seminar karena ada fakta dan data yang menarik yang harus dicarikan jawabannya. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di daerah terpencil sulit dilakukan oleh pemerintah. Kontrak bidan dan dokter perorangan belum dapat memberikan jawaban tentang penyelesaian masalah daerah terpencil ini.

Laporan dari Pusrengun (Anna Kurniati, 2007) menyebutkan, 30 persen dari 7.500 puskesmas di daerah terpencil tidak mempunyai tenaga dokter. Survey yang dilakukan Pusrengun di 78 kabupaten di 17 provinsi di Indonesia menemukan hal menarik.

Dari 1.165 puskesmas di daerah tersebut, 364 puskesmas (31 persen) buruk situasinya. Sekitar 50 persen dari 364 puskesmas dilaporkan tidak mempunyai dokter, 18 persen tanpa perawat, 12 persen tanpa bidan, 42 persen tanpa tenaga sanitarian, dan 64 persen tanpa tenaga ahli gizi.

Dibandingkan dengan daerah biasa, gambaran ini sangat buruk. Sebagai contoh, di daerah biasa hanya 5 persen puskesmas tanpa dokter. Dalam hal tenaga spesialis juga terlihat ketimpangan. Menurut data KKI (2007), DKI Jakarta mempunyai 2.890 spesialis ( 23,92 persen), Jawa Timur 1.980 spesialis (16,39 persen), Jawa Barat 1.881 (15,57 persen). Sementara itu di Sumatera Barat hanya 167 spesialis (1,38 persen), paparnya.

Menurut Laksono, ketidaktersediaan tenaga medik dan kesehatan ini menjadi semakin berat implikasinya karena adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat. Ketimpangan penyebaran spesialis ini merupakan hal yang tidak adil, terutama dalam kontek s kebijakan nasional yang menggunakan pembayaran penuh untuk masyarakat miskin.

Di daerah yang jarang dokter spesialisnya, masyarakat miskin atau setengah miskin akan kesulitan mendapatkan akses ke pelayanan medik. Sebaliknya di tempat yang banyak dokternya, akan sangat mudah. Akibatnya dana pusat untuk masyarakat miskin dikhawatirkan terpakai lebih banyak di kota-kota besar dan di pulau Jawa.

Kartini Rustandi dalam paparannya menuju Indonesia Sehat 2010, mengakui adanya kesenjangan pelayanan kesehatan antarwilayah, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Ke depan akan ditingkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, karena status kesehatan masyarakat masih rendah. Diusahakan setiap desa ada SDM yang berkompeten. Setiap puskesmas bisa terjangkau dan dijangkau masyarakat, katanya.