Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Palangkaraya Potensial untuk Ibu Kota RI

Kompas.com - 04/08/2010, 09:03 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, potensial dijadikan ibu kota Indonesia karena dari sisi geopolitik, geologi, dan geografis cukup strategis, kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Achmad Nurmandi.       "Menjadikan Palangkaraya sebagai pengganti Jakarta, secara geopolitik merupakan sebuah usaha distribusi pembangunan yang merata karena selama ini pembangunan infrastrukktur terkonsentrasi di Indonesia bagian barat khususnya Pulau Jawa," katanya di Yogyakarta, Rabu (4/8/2010).       Selain itu, menurut dia, secara geografis posisi Palangkaraya tepat berada di tengah Indonesia dan memiliki kondisi geologi yang relatif aman dari bencana alam. Palangkaraya cenderung aman dari gempa dan banjir dibandingkan kota lain.       "Biaya untuk membangun Palangakaraya menjadi kota yang siap menjadi pusat pemerintahan dengan menyediakan berbagai infrastruktur, baik bangunan maupun jalan, diperkirakan mencapai Rp 100 triliun," katanya.       Ia mengatakan, dana Rp 100 triliun itu lebih sedikit atau lebih hemat dibandingkan biaya untuk mengatasi permasalahan Jakarta saat ini seperti kemacetan, banjir, dan berbagai masalah lain.       "Jumlah Rp 100 triliun itu bisa dicicil selama 10 tahun dari APBN untuk membangun ibu kota baru," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.       Namun, menurut dia, pemindahan ibu kota pasti akan memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas Jakarta, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. "Resistensi bisa muncul dari tiga pihak itu karena ketiganya membutuhkan akses politik yang dekat dan cepat terhadap pemerintah pusat. Jika ibu kota berpindah, akses politik juga akan semakin jauh," katanya.       Ia mengatakan, ada satu hal yang perlu diantisipasi jika Palangkaraya menjadi ibu kota Indonesia, yakni kesiapan penduduk lokal. "Penduduk lokal harus disiapkan dan jangan sampai terpinggirkan. Jadi, semua harus disiapkan secara matang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com