Soal HKBP Bekasi ke Menko Polhukam

Bekasi, Kompas - Konflik antara jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, Kota Bekasi, dan warga sekitar lokasi ibadah di Ciketing, Mustikajaya, Kota Bekasi, Minggu (8/8), sampai ke Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi disarankan segera menyelesaikan persoalan tersebut secara damai dan melalui dialog.

”Saya menghadiri rapat di Kantor Menko Polhukam. Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Menko Polhukam, kami disarankan menyelesaikan (persoalan HKBP Pondok Timur Indah) dengan cara yang baik dan damai,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Selasa di Bekasi.

Dia juga mengikuti rapat terbatas dengan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Komisaris Besar Imam Sugianto, dan Komandan Distrik Militer 0507/Bekasi Letnan Kolonel Kav Steverly C Parengkuan di Kantor Wali Kota Bekasi.

Untuk itu, dibentuk dua tim guna mendekati kedua pihak yang berkonflik. Satu tim dipimpin Kepala Polres Metro Bekasi untuk mendekati masyarakat Ciketing. Tim lainnya dipimpin Komandan Kodim 0507/Bekasi untuk mendekati pihak HKBP Pondok Timur Indah. Wali Kota Bekasi mengkoordinasikan kedua tim tersebut.

”Penyampaian hasil kerja kedua tim pada Jumat,” ujar Heryawan. Heryawan tak menjelaskan alternatif solusi tawaran tim ke kedua pihak itu. Heryawan menegaskan, alternatif solusi disampaikan secara terbuka setelah kedua tim bertemu dan berdialog dengan pihak-pihak terkait. Mochtar Mohamad bersikap dan memberikan pernyataan senada dengan Heryawan. ”Tunggu hari Jumat,” katanya.

Pada Minggu terjadi kericuhan antara jemaat HKBP Pondok Timur Indah dan warga Ciketing, Mustikajaya. Jemaat HKBP ingin beribadah di lahan kosong, pasca-penyegelan rumah HKBP di Pondok Timur Indah. Namun, warga melarang mereka masuk ke lahan itu. (COK)