Penjara Delapan Tahun untuk Journal

Kompas.com - 23/11/2010, 12:50 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Journal Effendi Siahaan, mantan Kepala Biro Hukum DKI divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Kourpsi.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin Tjokorda Rai Suamba menyatakan, Journal terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi APBD DKI tahun 2006-2007.

"Terdakwa terbukti secara sah clan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Tjokorda Rai Suamba saat membacakan putusan majelis di Pengadilan Tipikor, Senin (22/11/2010).

Majelis juga mengharuskan Journal membayar uang denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Journal pun diwajibkan membayar uang penggand Rp 4,6 miliar subsider 2 tahun penjara.

Journal terseret kasus korupsi karena memungut dana 10 persen dari nilai kontrak yang diberikan rekanan pada semua kegiatan yang ada di Biro Hukum. Dia juga melakukan penunjukan langsung rekanan untuk beberapa kegiatan seperti filler iklan dan Gema Hukum.

Dalam pertimbangan majelis, Journal terbukti menerima sejumlah uang dari pembuatan filler hukum dan Gema Hukum Pemprov DKI. Untuk pengadaan filler, Journal mendapat Rp 471,1 juta, sedangkan pembuatan Gema Hukum Rp 625,4 juta.

Ada juga penyelewengan dari APBD 2006-2007 senilai Rp 3,5 miliar. "Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sudah termuat dalam diri Saudara," kata hakim anggota, Hugo.

Total kerugian negara dalam kasus yang didakwakan kepada Journal sebesar Rp 13,27 miliar. Majelis hakim juga berpendapat Journal melanggar pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas putusan ini, Journal beserta kuasa hukumnya langsung menyatakan banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menyatakan pikir-pikir.

Seusai sidang Journal mengatakan, kasus korupsi di lingkungan kerjanya tidak hanya terjadi pada saat ia menjabat sebagai kepala biro. Dia ikut terseret kasus korupsi karena mau tidak mau masuk ke dalam kebiasaan oknum pegawai lingkungan Biro Hukum Pemprov DKI yang korup.

"Kesimpulannya apa yang saya lakukan bukan sebagai kreator, tapi itu hal yang sudah ada di sana, dan saya diusulkan untuk melakukannya. Jadi intinya mereka yang mengusulkan, melaksanakan, dan menyalurkan," tutur Journal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.