Kembalikan Kota Sesuai Fungsinya

Di sisi lain, Ernan Rustiadi, Kepala Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor (P4W-IPB) kembali menekankan, RTRW DKI yang baru harus sinergi dengan RTRW kawasan Bodetabek. Jakarta dalam pengertiannya saat ini bukan lagi sekadar kawasan khusus dengan lima kota dan satu kawasan Kepulauan Seribu di dalamnya. Jakarta saat ini adalah Jabodetabek, yang melibatkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, bahkan mungkin termasuk Cianjur. Kesatuan wilayah ini berdasarkan mobilitas antarlokasi yang sangat tinggi di keenam kawasan itu.

"Jakarta juga adalah kawasan hilir dari 13 sungai yang saat ini rusak parah hingga ke hulunya. Untuk menyelamatkan Jakarta, hulu dan kawasan di sekitar Jakarta harus dilestarikan. Salah satu bentuk sinergi antarkawasan itu adalah Jakarta harus berkontribusi terhadap penyelamatan kawasan hulu," kata Ernan.

Masalah kontribusi Jakarta untuk kawasan hulu ini yang menurut Ernan belum tecermin dalam draf RTRW 2010-2030. Ernan juga menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang meminta draf RTRW itu direvisi. Namun, Ernan menyarankan, RTRW yang baru ini tidak boleh lebih lama lagi ditunda pengesahannya.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta diminta segera menampung kritik dan masukan serta menyempurnakan draf yang ada, kemudian cepat ditetapkan. Jika semakin lama ditunda, dampaknya juga akan makin buruk, terutama kemungkinan tidak terkendalinya pembangunan yang tidak selaras dengan pelestarian lingkungan.

"Garis-garis besar masukan dari masyarakat cepat dirangkum. Nanti detailnya bisa dijabarkan dalam rencana detail tata ruang. Jika masih ada kekurangan, lima tahun lagi pada 2015 nanti, RTRW bisa dikaji ulang," kata Ernan.

Pengamat perkotaan yang kini juga mendalami sosiologi, Yayat Supriyatna, berpendapat, kelemahan mendasar dalam draf RTRW 2010-2030 adalah asumsi jumlah penduduk Jakarta 20 tahun lagi yang hanya diprediksi mencapai 10 juta jiwa. Padahal, dari hasil sensus penduduk yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jakarta pada tahun ini sudah 9,8 juta jiwa dan pada 2030 diprediksi mencapai 12,8 juta jiwa.

Jumlah penduduk menentukan jumlah fasilitas dan kapasitas infrastruktur yang harus disediakan selama kurun waktu 20 tahun mendatang. Fasilitas dan infrastruktur di Jakarta wajib didesain untuk melayani komuter dari daerah pinggiran yang mencapai lebih dari 2 juta orang. Apabila prediksi jumlah penduduk terlalu sedikit, jumlah fasilitas dan kapasitas infrastruktur bakal terlalu sedikit. Hal itu bakal menjadi masalah. Lingkungan makin terancam dan potensi bahaya tak terelakkan.

Potensi Masalah

Tata ruang DKI yang tergolong masih amburadul, menurut Ernan, Restu, maupun Yayat, berpotensi memicu masalah yang lebih besar pada masa mendatang. Selain banjir, macet, dan ketiadaan air bersih, masalah sosial seperti ledakan penduduk tak terkendali, kriminalitas, pengangguran, hingga masalah kemiskinan bakal semakin membelit Ibu Kota.

Saat ini, setiap kali hujan deras mengguyur lebih dari satu jam, genangan bermunculan. Jakarta dicekam kemacetan luar biasa. Banyak permukiman terendam, baik kampung kumuh di pinggir Ciliwung maupun kompleks perumahan resmi di dalam Jakarta ataupun di pinggiran.