"Kembali ke Kota" yang Salah Kaprah

Akan tetapi, Tommy tidak yakin konsep serupa bisa diterapkan di Indonesia. Rasa pesimistis dikarenakan kondisi birokrasi di negara ini yang demikian akut terbelit budaya korupsi, kolusi, dan apa saja bisa diselesaikan dengan uang.

”Kecuali jika pemerintah bisa berkeras merealisasikan proyek 1.000 menara. Menata kawasan kumuh pinggir sungai, kepadatan penduduk di balik gedung-gedung mewah di pusat kota, dan lainnya,” kata Tommy.

Menurut Tommy, perlu kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi jauh ke depan untuk menata Jakarta, juga Indonesia.

Namun, harapan Tommy itu mungkin sulit terpenuhi dalam waktu singkat. Saat ini saja, rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (Raperda RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 belum juga terselesaikan. Jakarta tidak memiliki dasar kuat untuk menata dan membangun kotanya 20 tahun ke depan.

”Kami sudah membuat rancangan perda RTRW baru. Penyusunannya sendiri diawali dengan evaluasi, konsultasi publik yang melibatkan berbagai pihak seperti LSM, REI, dan pemda di sekitar Jakarta. Akhir 2010 lalu sudah kami serahkan ke DPRD, tetapi hingga kini masih belum mendapat persetujuan dari DPRD,” harap Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Pengembang mendukung

Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk Prisca Batubara menampik tudingan pihaknya hanya membangun apartemen untuk kelas menengah atas. ”Kami bangun juga rumah susun sederhana hak milik (rusunami) seperti di Gading Nias dan Kalibata City. Setidaknya sudah ada 20.000 unit yang kami sediakan dengan harga per unit rata-rata Rp 144 juta,” kata Prisca.

Menurut Prisca, pembangunan rusunami mengacu pada kebijakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ”Begitu ada putusan kebijakan itu, pengembang langsung melaksanakan. Jadi, kami sangat tergantung pada kebijakan pemerintah memang.”

Meskipun kini proyek 1.000 menara rusun sederhana gaungnya mulai berkurang, Prisca menegaskan, Agung Podomoro tetap konsisten membangun rusunami. Kini, Agung Podomoro menguasai sedikitnya 15 proyek hunian berupa apartemen, town house, maupun rukan di lahan seluas sekitar 25 hektar tersebar di Jakarta

Sebagai pengembang perumahan, kata President Director PT Summarecon Agung Johanes Mardjuki, di Jakarta, Senin (1/8), pihaknya tidak membangun kota mandiri, melainkan mengembangkan kawasan berskala kota, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta. Dalam konsep ini, hunian dibangun paralel dengan penyediaan pelayanan.