Jalan Berliku dalam Pilkada Banten

Netralitas birokrasi memang selalu dikhawatirkan tergadai dalam pilkada. Kenyataannya, Panwas Pilkada Banten menerima laporan terkait ketidaknetralan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mahasiswa peserta Kuliah Kerja Mahasiswa Untirta melaporkan pembagian sajadah, stiker, dan kalender bergambar Ratu Atut Chosiyah serta uang pada sosialisasi pembentukan Desa Siaga Bencana di Patra Anyer, akhir Juli lalu. Namun, kata Surya, laporan pelanggaran itu melampaui batas waktu tujuh hari sehingga kedaluwarsa.

Di Kota Tangerang, Gerakan Madani Masyarakat Tangerang (Gemma) juga menemukan dugaan kampanye terselubung yang dilakukan birokrat. Dalam tarawih keliling di Masjid At-Taubah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pada 15 Agustus lalu, menurut Ketua Gemma Drajat Sumarsono, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Thabrani berceramah, menyampaikan keberhasilan dan mendoakan Wali Kota Tangerang Wahidin Halim yang mencalonkan diri dalam Pilkada Banten. Tarawih keliling yang dihadiri pula Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Syaeful Rahman, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sayuti, dan Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang Rudi Supardi itu diakhiri dengan pemberian sumbangan Rp 10 juta kepada DKM Masjid At-Taubah.

Dugaan kecurangan dilaporkan Gemma kepada Panwas Pilkada Kota Tangerang pada 26 Agustus lalu. Namun, saat memasukkan laporan ke Panwas Kota Tangerang, petugas penerima laporan sempat menyuruh Drajat dan dua saksi menyelesaikan persoalan baik-baik dengan terduga pelaku.

Mobilisasi pengurus RT/RW di sejumlah kelurahan di Kota Tangerang juga terjadi. Seorang warga Karang Tengah dan seorang warga Kelurahan Peninggilan Utara mengatakan, pengurus RT mendatangi setiap rumah untuk membagikan stiker pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bersama stiker berwarna biru bergambar Wali Kota Wahidin Halim. Stiker kemudian diminta ditempelkan di pintu atau jendela depan rumah.

Ketika cara itu dinilai tidak sejalan, ketua RT malah dinonaktifkan. Kendati dipilih warga, Drajat mencontohkan, Ketua RT 001/001, Kelurahan Larangan Utara, Irwan, dinonaktifkan Lurah Larangan Utara, Manshur Maulana, pada 23 Agustus lalu. Dalam surat penonaktifan Nomor 148/09-Lar-Ut/VIII/2011 itu, penonaktifan karena ketua RT dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan Pemerintah Kota Tangerang.

Kepala Bagian Humas Pemkot Tangerang Maryoris Namaga membantah adanya mobilisasi pengurus RT/RW dan lurah untuk mengampanyekan pencalonan Wahidin Halim sebagai calon Gubernur Banten.

Dikonfirmasi soal rumor pemecatan RT/RW di Tangerang yang diketahui mendukung Atut, Wahidin menampik tudingan itu. ”Itu mah yang dimuat di koran. Di balik-balik beritanya. Enggak ada itu di sana (Tangerang),” kata Wahidin ditemui seusai pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten beberapa waktu lalu.

Media Warman, Sekretaris Tim Pemenangan Wahidin-Irna, menyatakan, tim Wahidin-Irna akan berkampanye secara bersih dan tidak menggunakan perangkat birokrasi. Spanduk dan baliho yang tetap dipasang sebelum penetapan calon, kata Media, menampilkan Wahidin sebagai Wali Kota Tangerang.

Iman Ariyadi, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten, juga membantah bila tim Atut-Rano melibatkan politikus birokrasi atau membagikan uang. ”Kalau memiliki bukti kuat, silakan dilaporkan,” katanya.

Kendati demikian, beberapa laporan politik uang juga diterima Panwas Pilkada Banten, baik yang dilakukan kubu Atut maupun Wahidin. Namun, kata Surya, kembali Panwas tidak bisa memproses karena pelanggaran dilakukan sebelum pelaku ditetapkan sebagai calon gubernur.