Buruh Tuntut Penghapusan Sistem Kerja Kontrak

JAKARTA, KOMPAS.com -- Momentum Hari Buruh bukanlah sekadar hari peringatan atas kemenangan kaum buruh pada masa lalu, namun menjadi tonggak perlawanan kaum buruh melawan kekuasaan yang berpihak pada kaum pemodal dan penghisap, yang menyengsarakan kaum buruh dan rakyat.

Ketua Umum Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, para buruh harus sadar bahwa hak-hak kaum buruh tidak akan diberikan begitu saja oleh penguasa dan pemilik modal, namun harus direbut dengan perjuangan yang tak kenal lelah, penuh keberanian dan militansi.

"Perjuangan kaum buruh Indonesia dalam merebut kenaikan upah tahun 2012 semakin membuktikan bahwa hak harus direbut bukan dinanti dari kebaikan pemerintan, DPR, maupun pemilik modal," tutur Nining.

Konfederasi KASBI menilai bahwa pada saat ini sistem buruh kontrak dan outsourcing, dengan berbagai bentuknya seperti buruh lepas, harian dan mitra pada buruh transportasi merupakan musuh utama yang pertama kali harus dihancurkan. Sebab, sistem buruh kontrak dan outsourcing menjadi penghalang utama bagi kaum buruh untuk melakukan perjuangan selanjutnya.

Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing menyebabkan rakyat kehilangan hak atas kepastian kerja. Hak atas pekerjaan yang layak dan kepastian kerja menjadi jauh dari kenyataan bagi rakyat. Namun, sistem kerja kontrak dan outsourcing bukanlah satu-satunya ancaman bagi kaum buruh.

Pemerintah saat ini masih saja menerapkan politik upah murah dan masih saja menjadikan iklim investasi sebagai panglima, padahal sejatinya tugas negara yang utama adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Namun nyatanya saat ini kepentingan modal lebih utama daripada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Nining, kaum buruh Indonesia sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga mengalami kesengsaraan dan penderitaan karena praktek ekonomi dari penjajahan gaya baru yang menyerahkan semua kegiatan ekonomi pada mekanisme pasar dan negara hanya berfungsi sebagai pelindung pasar. Akibat sistem ekonomi ini, subsidi dicabut, perusahaan negara diprivatisasi, perlindungan (proteksi) terhadap produksi dalam negeri dilarang.

"Akibatnya bagi kaum buruh dan rakyat adalah harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, perumahan, kesehatan dan pendidikan semakin mahal. Artinya rakyat semakin sengsara dan menderita," kata Nining.

Nining menyampaikan, konfederasi KASBI mengajak semua kaum buruh untuk kembali menyatukan dan merapatkan barisan, untuk bersama-sama menuntut dan memaksa penguasa agar menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing, membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, serta menurunkan harga bahan kebutuhan pokok.