Belum Direstui Kemenkeu, Jokowi Bawa "Lari" Proyek MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya belum bisa bernapas lega hari ini. Rencana permohonan persetujuan komposisi investasi proyek mass rapid transportation (MRT) ke Kementerian Keuangan belum disepakati.

Rencananya Jokowi meminta kepada Kementerian Keuangan agar komposisi pembiayaan MRT 30 persen dari pemerintah daerah, sedangkan 70 persen sisanya dari pemerintah pusat.

Akibat belum disepakati, Jokowi rencananya akan membawa proyek MRT ke Kementerian Koordinator Perekonomian dan kementerian terkait untuk segera merampungkan proyek yang telah mangkrak dua tahun tersebut.

"Saya penginnya cepat, saya maraton kejar lagi ke Menko (Hatta Rajasa)," ungkap Jokowi saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Jokowi pun masih optimistis untuk bisa terus memperkecil pemakaian APBD DKI Jakarta dengan mengubah komposisi investasi pembiayaan MRT. "Proyek apa pun kalau bisa diregenosiasi sampai mentok, ini masih banyak peluang," ungkap Jokowi.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar masih membicarakan soal Pemprov DKI Jakarta yang menginginkan komposisi investasi pembiayaan MRT lebih kecil dibandingkan investasi dari pemerintah pusat.

"Intinya kami lihat keberlanjutannya, visibilitasnya, beban Pemda DKI Jakarta juga. Kami akan lihat lebih rinci, apa yang menyebabkan beban menjadi besar," kata Mahendra.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah juga tidak bisa langsung memutuskan apakah akan langsung menyetujui atau tidak keinginan Jokowi tersebut.

Saat ini, proses tersebut masih dibicarakan dengan kementerian terkait, terutama Bappenas, Kementerian Perekonomian, hingga Kementerian Perhubungan.