Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta Mulai Berbenah Lagi

Kompas.com - 26/01/2013, 02:55 WIB

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, saat berkunjung ke pos pengungsian di Cometa Futsal, Kamis siang, mengatakan, Waduk Pluit mendesak untuk dinormalisasi. Apabila kondisinya ideal, Waduk Pluit mampu menampung air dari Kali Cideng, Ciliwung (Gajah Mada), dan Tubagus Angke (Kali Besar).

Basuki memperkirakan ada 15.000 orang tinggal di sekitar waduk. Desakan penduduk yang mendirikan bangunan membuat luasan waduk terus menyusut. ”Pemda sedang memikirkan untuk memindahkan mereka ke rusun. Selain rusun yang ada, kami tengah membebaskan lahan untuk membangun rusun baru di Muara Baru dan Muara Angke.”

Diakui lamban

Kemarin di Balaikota DKI, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui, penanganan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani banjir terhitung lamban. Setiap SKPD sudah memiliki tugas.

”Yang pegang peran, ya, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Kalau masalah terkait pompa, Dinas PU. Kalau berkait logistik, Dinas Sosial. Terkait evakuasi dan lain-lain, bisa BPBD dan Satpol PP,” ujar Jokowi.

Mengenai usul BNPB untuk membentuk BPBD di tingkat kota agar koordinasi lebih efektif, Jokowi hanya mengatakan, organisasi yang lebih sederhana akan lebih baik dan lebih mudah untuk diarahkan.

Sampai saat ini Pemprov DKI masih menunggu dana penanganan banjir yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 disetujui DPRD DKI. Pengesahan RAPBD dijadwalkan pada 28 Januari.

”Kalau mau tahu, kesulitan kami karena APBD belum disahkan. Masak, disuruh garap (antisipasi banjir) dalam waktu yang sangat pendek seperti ini? Duitnya dari mana?” kata Jokowi.

Dana penanganan banjir saat ini menggunakan bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun swasta. Pemprov DKI Jakarta juga punya dana cadangan sebesar Rp 800 miliar yang bisa digunakan untuk penanganan banjir.

DPRD menyatakan telah menyetujui dana cadangan digunakan untuk penanganan banjir, tetapi sampai saat ini Pemprov DKI belum mengajukan permintaan itu. ”Kami sudah memberikan kesempatan untuk menggunakan dana itu sebagai dana penanggulangan banjir, tetapi belum diajukan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua.

Jokowi juga meninjau posko banjir di Jalan Lempuk, Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Ia membagikan seragam sekolah, alat tulis, beras, dan uang tunai.

Jokowi juga akan memanggil petugas posko dan memberikan pengarahan soal manajemen distribusi bantuan kepada warga. ”Saya sudah perintahkan agar tidak ada barang yang menumpuk di posko. Langsung bagikan ke masyarakat. Ke depan akan kami perbaiki polanya. Jangan berpikiran takut kehabisan stok.”

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Jumat, mengatakan, Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang menjadi wadah komunikasi antarpemerintah daerah dalam menangani masalah seperti banjir tidak akan efektif bekerja tanpa dukungan pemerintah pusat. BKSP hanya bisa mengeluarkan rekomendasi, sementara pemerintah pusatlah yang mengeksekusinya dalam program atau proyek pembangunan. (NDY/FRO/MKN/NEL/K02/ELD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com