Jakarta Mulai Berbenah Lagi

Jakarta, Kompas - Prioritas penanganan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memompa air Waduk Pluit ke laut. Pemompaan dilakukan terus-menerus dengan memaksimalkan mesin yang ada.

Gedung pompa sisi tengah yang memiliki tiga mesin menjadi tumpuan utama dengan kapasitas 6 meter kubik per detik per pompa. Sebanyak 13 pompa lain beroperasi di beberapa tempat untuk mempercepat penurunan volume air. Namun, kapasitas semua pompa ini lebih kecil dibandingkan pompa yang ada di gedung pompa sisi barat.

”Semoga pemompaan cepat selesai. Sulit untuk menargetkan pemompaan karena sangat terkait dengan cuaca dan kondisi pompa,” tutur Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo, Jumat (25/1).

Mengenai cuaca, Sutopo Purwo Nugroho, Profesor Hidrologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang saat ini menjabat Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menegaskan, peluang terjadinya banjir besar pada Minggu besok kecil.

”Memang, pada tanggal 27 Januari, air laut pasang mulai pukul 05.00 hingga mencapai puncak pada pukul 08.00-10.00 setinggi 1 meter dari normalnya. Ini bukan pasang maksimum. Justru pada 24-25 Januari 2013 terjadi pasang maksimum, yang mencapai 1,1 meter,” kata Sutopo.

Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tambah Sutopo, selama 25-28 Januari 2013, curah hujan di Jakarta dan sekitarnya dominan berintensitas rendah hingga sedang. ”Jadi, sekali lagi, kecil peluang banjir besar akan terjadi pada 27 Januari 2013. Jika pun terjadi, banjir hanya pengaruh dari rob atau genangan saja,” katanya.

Tertutup sampah

Pantauan di lapangan menunjukkan 13 pelimpas atau spillway Waduk Pluit di Jakarta Utara tertutup sampah dan endapan sehingga menghambat aliran air. Desakan penduduk serta tingginya laju sedimentasi membuat kapasitas waduk menyusut hingga lebih dari 50 persen.

Kemarin, tiga backhoe dan sejumlah truk pengangkut sampah hilir mudik di sekitar pintu waduk di Jalan Raya Pluit Selatan, Penjaringan. Selain mengeruk sampah dan endapan di sekitar pelimpas, pekerja juga membuat saluran pintas untuk mempercepat aliran air.

Koordinator pengerukan dan penanganan darurat pascabanjir Waduk Pluit, Heryanto, menyebutkan, Waduk Pluit butuh penanganan segera karena kondisinya kritis. Selain kedalaman air yang berkurang dari 10 meter menjadi 2-3 meter, luas area genangan berkurang sekitar 20 hektar dari luas asalnya 80 hektar akibat berdirinya bangunan liar di sekeliling waduk.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, saat berkunjung ke pos pengungsian di Cometa Futsal, Kamis siang, mengatakan, Waduk Pluit mendesak untuk dinormalisasi. Apabila kondisinya ideal, Waduk Pluit mampu menampung air dari Kali Cideng, Ciliwung (Gajah Mada), dan Tubagus Angke (Kali Besar).

Basuki memperkirakan ada 15.000 orang tinggal di sekitar waduk. Desakan penduduk yang mendirikan bangunan membuat luasan waduk terus menyusut. ”Pemda sedang memikirkan untuk memindahkan mereka ke rusun. Selain rusun yang ada, kami tengah membebaskan lahan untuk membangun rusun baru di Muara Baru dan Muara Angke.”

Diakui lamban

Kemarin di Balaikota DKI, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui, penanganan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani banjir terhitung lamban. Setiap SKPD sudah memiliki tugas.

”Yang pegang peran, ya, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Kalau masalah terkait pompa, Dinas PU. Kalau berkait logistik, Dinas Sosial. Terkait evakuasi dan lain-lain, bisa BPBD dan Satpol PP,” ujar Jokowi.

Mengenai usul BNPB untuk membentuk BPBD di tingkat kota agar koordinasi lebih efektif, Jokowi hanya mengatakan, organisasi yang lebih sederhana akan lebih baik dan lebih mudah untuk diarahkan.

Sampai saat ini Pemprov DKI masih menunggu dana penanganan banjir yang diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 disetujui DPRD DKI. Pengesahan RAPBD dijadwalkan pada 28 Januari.

”Kalau mau tahu, kesulitan kami karena APBD belum disahkan. Masak, disuruh garap (antisipasi banjir) dalam waktu yang sangat pendek seperti ini? Duitnya dari mana?” kata Jokowi.

Dana penanganan banjir saat ini menggunakan bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun swasta. Pemprov DKI Jakarta juga punya dana cadangan sebesar Rp 800 miliar yang bisa digunakan untuk penanganan banjir.

DPRD menyatakan telah menyetujui dana cadangan digunakan untuk penanganan banjir, tetapi sampai saat ini Pemprov DKI belum mengajukan permintaan itu. ”Kami sudah memberikan kesempatan untuk menggunakan dana itu sebagai dana penanggulangan banjir, tetapi belum diajukan,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua.

Jokowi juga meninjau posko banjir di Jalan Lempuk, Teluk Gong, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Ia membagikan seragam sekolah, alat tulis, beras, dan uang tunai.

Jokowi juga akan memanggil petugas posko dan memberikan pengarahan soal manajemen distribusi bantuan kepada warga. ”Saya sudah perintahkan agar tidak ada barang yang menumpuk di posko. Langsung bagikan ke masyarakat. Ke depan akan kami perbaiki polanya. Jangan berpikiran takut kehabisan stok.”

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Jumat, mengatakan, Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang menjadi wadah komunikasi antarpemerintah daerah dalam menangani masalah seperti banjir tidak akan efektif bekerja tanpa dukungan pemerintah pusat. BKSP hanya bisa mengeluarkan rekomendasi, sementara pemerintah pusatlah yang mengeksekusinya dalam program atau proyek pembangunan. (NDY/FRO/MKN/NEL/K02/ELD)