Basuki Ingin Warga Rusun Bisa Bekerja di PT KBN

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperbesar kepemilikan saham di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Hal itu dilakukan agar ada kewenangan lebih menentukan pekerja di perusahaan-perusahaan KBN.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, saat ini Pemprov DKI baru memiliki sekitar 20 persen saham KBN. Ia bertekad, di tahun ini kepemilikan saham itu akan melonjak sampai batas maksimal, yakni 49 persen.

"Enggak bisa, kalau lebih dari 49 persen nanti jadi BUMD," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Dampak dari kepemilikan saham yang lebih besar, kata Basuki, pihaknya dapat merekomendasikan para penghuni rumah susun untuk bekerja di perusahaan-perusahaan KBN. Hal itu dianggapnya akan memperbaiki taraf ekonomi warga penghuni rusun yang umumnya tak memiliki pekerjaan tetap, berpenghasilan rendah, dan berasal dari wilayah kumuh.

Meski begitu, mantan Bupati Belitung Timur ini tak ingin sembarangan merekomendasikan warga pada KBN. Karena sanksi tegas tetap berlaku bila ada pelanggaran yang dilakukan penghuni rusun.

"Kita beri jaminan juga. Kalau mereka berulah, bermasalah, kita akan usir juga dari rumah susun," ujarnya.