Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Kader Demokrat Emosional Jegal Prabowo dan Ical

Kompas.com - 28/02/2013, 11:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kader muda Partai Demokrat dinilai emosional serta tanpa wawasan politik dalam menyikapi berbagai polemik internal pasca-lengsernya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Akhirnya, mereka malah menyerang partai lain.

"Anak-anak muda di Demokrat resah terhadap pernyataan Anas yang akan membuka halaman demi halaman yang akan semakin menenggelamkan elektabilitas Demokrat," kata anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Hal itu dikatakan Martin ketika dimintai tanggapan pernyataan pengurus DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, terkait pengusungan Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2014 .

Martin menilai, para kader muda Demokrat tidak sadar bahwa meningkatnya elektabilitas Prabowo sebagai capres lantaran rakyat merindukan presiden yang tegas dan berani. Selain itu, menurut Martin, meningkatnya elektabilitas Gerindra hingga melampaui Demokrat sebaiknya dijadikan bahan introspeksi para kader Demokrat.

"Kita berharap agar tingginya elektabilitas Prabowo belakangan ini tidak perlu dianggap sebagai ancaman. Lebih baik dilihat sebagai kemaslahatan bagi bangsa ke depan," kata anggota Komisi III DPR itu.

Meski demikian, Martin yakin pernyataan kader muda Demokrat itu bukan sikap politik Partai Demokrat. Sebab, kata dia, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengingatkan kepada para kadernya agar selalu bersikap santun.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kader muda Demokrat menyampaikan sikap pasca-lengsernya Anas sebagai Ketum Demokrat. Mereka ialah Ketua Pusat Pengembangan Strategis dan Kebijakan DPP Ulil Abshar Abdalla, Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Rachlan, Biro Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat M Husni Thamrin, dan Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin.

Sikap Anas yang menyerang internal Demokrat dinilai telah membenamkan rencana kelompok aktivis di Demokrat untuk menghadapi pengusungan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2014 . Padahal, kata Nashidik, tugas utama Demokrat adalah mencegah Aburizal Bakrie dan Prabowo menjadi presiden 2014.

"Kita tidak boleh membiarkan Indonesia menjadi negara paria. Kami punya kepentingan besar agar partai ini mampu kembali bangkit untuk mendapat suara yang cukup agar kami bisa pastikan ada alternatif lain, putra-putra bangsa lain, yang jauh lebih baik untuk bisa kita majukan sebagai capres 2014. Anas korbankan hal itu hanya semata-mata kepentingannya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

    Nasional
    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

    Nasional
    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

    Nasional
    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

    Nasional
    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

    Nasional
    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

    Nasional
    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

    Nasional
    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

    Nasional
    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

    Nasional
    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

    Nasional
    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

    Nasional
    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

    Nasional
    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com