Promosi dan Seleksi Jabatan Jadi Hadiah Ultah Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Ulang tahun kota Jakarta masih tiga bulan lagi, yakni pada 22 Juni. Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah merancang hadiah khusus bagi warga DKI, yaitu pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam perbincangan dengan Kompas.com di Balaikota DKI, Rabu (7/3/2013) petang, Basuki menjelaskan bahwa hadiah dimaksud adalah seleksi dan promosi terbuka jabatan camat dan lurah. "Kami sudah siapkan. Nanti, kita harapkan di ulang tahun Jakarta ini (seleksi dan promosi terbuka jabatan) menjadi hadiah bagi masyarakat," ungkap pria yang kerap disapa Ahok ini.

Menurut Basuki, sistem ini memungkinkan warga mengawasi langsung kinerja para pemimpinnya. Selain itu, pejabat yang ingin dipromosikan harus mampu menunjukkan kompetensinya sebagai calon pemimpin.

Untuk pejabat dimaksud, pengenalan dan pemahaman wilayah dengan segala problematikanya menjadi syarat mutlak. Salah satu indikatornya, tidak ada alasan lagi bagi lurah dan camat untuk tidak mengetahui hadirnya permukiman liar di lahan publik dan kehadiran pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di jalur hijau.

"Lurah dan camat harus awasi setiap pelosok wilayahnya bertumbuh seperti apa. Dia harus tahu kenapa ada rumah di tanah pemerintah atau PKL di jalur hijau," kata Ahok.

Dikatakan Basuki, akan sangat mengherankan bila hal seperti itu terjadi di Jakarta. Itu sebabnya seleksi dan promosi terbuka perlu dilakukan. Pasalnya, pelanggaran-pelanggaran aturan kerap kali justru atas sepengetahuan oknum pemerintah dan dimanfaatkan untuk melakukan praktik pungutan liar (pungli).

"Mana ada orang bangun sembarangan rumah di tanah negara tanpa izin. Berani enggak orang datang dari kampung ujug-ujug bangun rumah di situ," ujar Basuki.

Basuki memperkirakan, keberadaan permukiman di kawasan seperti Waduk Pluit berawal dari orang-orang yang telah lama berdiam di dekat lokasi tersebut. Mereka kemudian berkolusi dengan oknum pemerintah dengan memberikan setoran untuk membangun rumah di lahan ilegal. Selanjutnya, rumah-rumah tersebut disewakan kepada warga yang bekerja di sekitar lokasi itu.

"Yang bangun rumah ini kan orang-orang yang sudah lama, yang sudah jadi jagoan di situ. Lurah dan camat juga main, dapat setoran, bisa pungli. Yang seperti ini yang nanti akan kita bersihkan. Kita harapkan nanti pada ulang tahun Jakarta, lurah dan camat yang dekat dengan masyarakat dan paham wilayahnya yang jadi pemimpin," ungkap Ahok.

Tidak hanya lurah dan camat, menurut Ahok, banyak pengurus RT dan RW yang ikut mengambil keuntungan dari penyerobotan lahan pemerintah. Sebagai koordinator warga, praktik pungli kerap dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengamanan. Mereka tak segan-segan meminta setoran dari warga yang berusaha dan menetap di lahan ilegal dengan jaminan tidak terkena penertiban.

Untuk itu, ia berharap masyarakat Jakarta dapat terus mengawasi para pemimpinnya sekaligus melaporkan praktik-praktik mencari keuntungan dari jabatan publik yang diterima.