Pemprov DKI Genjot Kerja Direksi MRT

Menurut dia, infrastruktur angkutan massal membutuhkan dana besar sehingga di awal pembangunan banyak negara berkembang menggunakan dana pinjaman luar negeri. Di sisi lain, sebagai proyek sektor sosial harus membuat tarif terjangkau warga. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari tarif dan properti, tidak mungkin menutupi keseluruhan biaya operasi.

”Keterbatasan sumber pendanaan tambahan harus diadakan melalui inovasi fiskal. Dana khusus ini dihimpun dari beragam sumber dan pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut menikmati manfaat pelayanan angkutan umum,” ujarnya.

Dana khusus ini dapat diambil dari properti dan lahan yang dipakai, retribusi dampak pembangunan, dan bea pegawai perusahaan. Pemilik lahan, properti, dan bisnis serta ritel di sepanjang jalur dan stasiun MRT, misalnya, dapat dikenai bea untuk menutupi sebagian biaya operasi angkutan umum. ”Semua inovasi ini masih asing, sehingga perlu diatur dalam kebijakan fiskal,” kata Harun.

Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mengatakan, pembangunan MRT dapat dioptimalkan dengan menerapkan jalan berbayar, menaikkan pajak bahan bakar, menaikkan ongkos pendaftaran kendaraan, dan memprioritaskan layanan kereta api dan transjakarta sebagai feeder MRT. (ARN/NDY)