Jokowi Perlu Institusi Pengelola CSR

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo mengaku perlu ada sebuah institusi sebagai pengelola dana corporate social responsibility (CSR) dalam pembiayaan pembangunan di Jakarta. Jokowi menilai keberadaan institusi itu dapat membuat pengelolaan anggaran CSR menjadi lebih transparan.

"Perlu, itu baik, biar barangnya kelihatan, yang nyumbang siapa. Mereka kan ingin diketahui umum juga bahwa saya sudah bantu," ujar Jokowi saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (15/7/2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha pada Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pengelola CSR harus terpusat. Oleh sebab itu, dibentuk Forum CSR. Namun, forum itu belum berjalan karena Jokowi belum memberi surat keputusan atas forum tersebut.

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi akan segera meninjau kembali. Menurutnya, keberadaan institusi pengelola anggaran CSR itu mampu mempercepat proses pemberian CSR ke warga.

"Kita minta bantuan karena ingin mempercepat proses-proses yang ada. Kalau kita menunggu lelang APBD, itu kelamaan," kata Jokowi.