PD Dharma Jaya Sayangkan Rencana Pembubaran oleh DKI

"Sayang sekali kalau PD Dharma Jaya sampai ditutup. Kalau kita dibubarkan, siapa yang mau menjalankan bisnis ini? Peredaran daging sapi bisa terganggu," kata Kusuma, Kamis (18/7/2013).

Kusuma pun mengaku, berharap Pemprov DKI membatalkan rencana tersebut. Menurutnya, PD Dharma Jaya memiliki aset besar dan akan mendatangkan keuntungan jika dipertahankan.

Kusuma menjelaskan, PD Dharma Jaya memiliki rumah pemotongan hewan (RPH) di Cakung, Jakarta Timur, peternakan seluas 12 hektar di Serang, bisnis gudang pendingin, pemotongan, distribusi, dan pengemasan.

PD Dharma Jaya, menurut Kusuma, juga telah ditunjuk menjadi anggota Badan Ketahanan Pangan dan telah menjalin kerja sama dengan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan Bulog untuk menyediakan daging murah.

"Kami ini importir. Jadi, potensi dan aset kami sangat besar. Kalau bisa beban utang kami dibantu," katanya.

Utang-utang itu, menurut Kusuma, adalah alasan PD Dharma Jaya belum bisa memberikan keuntungan untuk Pemprov DKI. Kusuma menjelaskan, PD Dharma Jaya berutang kepada Bank DKI pada 1997. Utang itu terdiri dari pokok, denda, dan bunga. Selain itu, PD Dharma Jaya juga berutang pajak sejak 2003.

Jika akhirnya Pemprov DKI tetap pada keputusan membubarkan PD Dharma Jaya, Kusuma meminta ada pemisahan antara bisnis perusahaan dan beban perusahaan, terutama soal utang.

"Sekarang kembali lagi, kewenangan menutup atau membubarkan BUMD adalah kewenangan Gubernur. Kami tidak bisa intervensi apa pun kalau Gubernur mau membubarkannya," kata Kusuma.

Rencana Pemprov DKI membubarkan PD Dharma Jaya disampaikan sebelumnya oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Basuki, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan tak ada lagi RPH di Jakarta.

Basuki sendiri menilai, PD Dharma Jaya belum bisa mengontrol stok dan harga daging sapi, serta belum mampu mengelola limbah RPH yang dapat membahayakan kesehatan warga dan lingkungan sekitar.

Jika PD Dharma Jaya ditutup, Pemprov DKI akan menjalin kerja sama dengan RPH yang berada di Bekasi, Lampung, Bogor, atau Tangerang untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga daging di Ibu Kota.