Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi, Jangan Perkosa Monas"

Kompas.com - 19/07/2013, 12:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak harus selalu menggelar acara di kawasan Monumen Nasional. Sebaiknya, Gubernur menyebar acara itu ke wilayah kota.

"Jangan perkosa Monas, harus diatur, misalnya acara yang besar-besar saja di Monas. Tapi, yang kecil-kecil misalnya di tempat lain," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (19/7/2013).

Agus mengatakan, kawasan Monas memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan suatu acara. Ia khawatir, jika Monas terlalu diforsir untuk tempat acara, itu malah bisa merusak fasilitas di sana. Jika demikian, hal itu tentu merugikan Pemprov karena harus mengeluarkan dana lagi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.

"Kalau digunakan bisa rusak, tamannya, padahal sebagai ruang terbuka hijau di pusat kota kan penting," ujarnya.

Pemkot harus siap

Agus mengakui, Monas memang merupakan lokasi yang sangat strategis dalam menggelar suatu acara. Selain memiliki ruang terbuka yang luas, letak Monas pun berada di pusat kota sekaligus memiliki akses yang mudah dari penjuru Jakarta. Sementara di kota lain, kata Agus, tak ada lokasi yang memiliki kondisi sama seperti di area Monas.

"Coba mana, Setu Babakan? Akses ke sananya gimana? Museum Fatahillah? Kalau Sabtu atau Minggu sih, oke, tapi hari kerja? Mana lagi, Kanal Banjir Timur? Dekat perumahan, susah," ujarnya.

Oleh sebab itu, jika acara disebar ke kota lain di DKI, tinggal bagaimana setiap pemerintah kota mampu menyediakan ruang serta unsur-unsurnya dengan baik, sebaik penyelenggaraan di Monas. "Pemkot harus siap akan hal-hal itu. Banyaklah pertimbangannya, misalnya bukan di daerah perumahan, keamanannya, panitianya," tutur Agus.

Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan hal tersebut. Tetapi, menurutnya, acara-acara yang selama ini diselenggarakan di Monas hanyalah percontohan. Acara di kota lainnya pun, kata Jokowi, sudah dipikirkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com