Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI Dinilai Perlu Pendapat Warga

Kompas.com - 22/07/2013, 23:29 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meminta pendapat warga bantaran Ciliwung terkait rencana merelokasi mereka ke rumah susun. Demikian pandangan pengamat perkotaan, Yayat Supriatna.

Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan banjir di Kampung Pulo, akibat hujan di Bogor dan Jakarta pada Senin (21/7/2013) dini hari. Usaha Pemprov DKI Jakarta melebarkan Sungai Ciliwung dinilai tak akan maksimal dalam mengantisipasi banjir jika banyak orang masih tinggal di bantaran sungai.

Pemprov DKI telah menyiapkan rumah susun di Pasar Minggu dan Pasar Rumput sebagai tempat relokasi warga bantaran sungai. Pembangunan ini melibatkan Kementerian Perumahan Rakyat dan perusahaan swasta.

Yayat menilai, Pemprov DKI perlu tahu daerah permukiman mana saja yang rawan banjir dan apakah warga keberatan pindah ke Pasar Minggu atau Pasar Rumput, terutama warga yang daerahnya bukan daerah rawan banjir.

Menurut Yayat, Pemprov DKI perlu mempertimbangkan untuk membangun rusun tak jauh dari lokasi tempat tinggal warga sebelumnya. Jatinegara disebut Yayat sebagai lokasi yang strategis untuk merelokasi warga Kampung Pulo.

"Kalau banyak yang tidak mau pindah bisa repot karena program normalisasi sungai bisa tidak berjalan untuk pelebaran dan pengerukannya. Ini karena mereka tidak punya pilihan yang lebih baik. Pindah ke rumah susun, tapi yang mana. Adakah (Pemprov) DKI buat rusun dekat situ nantinya, atau tidak," kata Yayat, saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2013) malam.

"Jadi perlu diketahui mana peta kawasan genangannya. Kita menyebut Kampung Pulo seakan-akan semua tergenang banjir. Makanya harus buat peta kawasan revitalisasi Kampung Pulo," tambah Yayat.

Berdasarkan pantauan, sebanyak 15 dari 17 RT di RW 02 Kampung Pulo kebanjiran pada Senin ini.

Adapun jumlah warga RW 02 Kampung Pulo sekitar 5.000 jiwa (1.300 keluarga) dan hanya 180 keluarga yang rumahnya tidak kebanjiran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com