Basuki Tak Masalah PNS Mudik Pakai Mobil Dinas

Kompas.com - 31/07/2013, 13:06 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta saat menjadi inspektur upacara dalam Apel Kesiapan Pelaksanaan arus mudik dan arus balik, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta saat menjadi inspektur upacara dalam Apel Kesiapan Pelaksanaan arus mudik dan arus balik, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memutuskan kebijakan pemakaian mobil dinas untuk mudik pada Idul Fitri 1434 Hijriah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Kalau saya pribadi sih oke-oke saja. Kalau dipakai ada yang rusak, ya tinggal diganti begitu saja," kata Basuki di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Meski demikian, menurut dia, PNS DKI sejak lama dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk pulang kampung. Pertimbangan mengizinkan penggunaan mobil dinas itu, kata Basuki, karena ia juga kerap menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadinya pada hari libur. Misalnya saja, untuk beribadah ke gereja setiap hari Minggu, Basuki selalu menggunakan mobil dinasnya sebagai wakil gubernur.

Alumnus Universitas Trisakti itu kemudian menceritakan, semasa ia masih menjadi Bupati Belitung Timur juga diterapkan peraturan dilarang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Namun, melalui kebijakan itu, Basuki justru berpikir dapat mendukung pejabat-pejabat pemerintahan untuk melakukan tindak korupsi dengan membeli mobil baru lagi.


Oleh karena itu, lebih baik menggunakan mobil dinas daripada pejabat terus membeli mobil baru. Ke depannya, ia mewacanakan, lebih baik DKI tidak memiliki mobil dinas.

"Lebih baik PNS DKI dikasih uang dan tunjangan yang asalnya memang jelas, dan membeli kendaraan sendiri supaya enggak ribut dan merawatnya lebih bagus," kata Basuki.

Sementara itu, menurut rencana, hari ini Joko Widodo akan mengumumkan kebijakan penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Menurut Jokowi, kendaraan dinas boleh saja dipakai untuk mudik, tetapi dengan syarat dan aturan yang berlaku.

Sekedar informasi, pada tahun-tahun sebelumnya, larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik telah diumumkan pemerintah daerah sejak jauh-jauh hari. Pelarangan tersebut didasari mobil dinas merupakan fasilitas negara dan hanya boleh digunakan untuk operasional penunjang jabatan dan tugas serta ditujukan untuk melayani masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Terlebih, pengadaan dan perawatan mobil dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mobil dinas yang dimaksud adalah mobil atau kendaraan dengan pelat nomor berwarna merah atau dengan nomor polisi yang berakhiran huruf khusus, seperti RFN, RFS, dan PQA. Mobil-mobil tersebut biasanya digunakan pejabat untuk menunjang operasionalnya dalam bekerja.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X