Kompas.com - 31/07/2013, 13:06 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memutuskan kebijakan pemakaian mobil dinas untuk mudik pada Idul Fitri 1434 Hijriah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Kalau saya pribadi sih oke-oke saja. Kalau dipakai ada yang rusak, ya tinggal diganti begitu saja," kata Basuki di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Meski demikian, menurut dia, PNS DKI sejak lama dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk pulang kampung. Pertimbangan mengizinkan penggunaan mobil dinas itu, kata Basuki, karena ia juga kerap menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadinya pada hari libur. Misalnya saja, untuk beribadah ke gereja setiap hari Minggu, Basuki selalu menggunakan mobil dinasnya sebagai wakil gubernur.

Alumnus Universitas Trisakti itu kemudian menceritakan, semasa ia masih menjadi Bupati Belitung Timur juga diterapkan peraturan dilarang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Namun, melalui kebijakan itu, Basuki justru berpikir dapat mendukung pejabat-pejabat pemerintahan untuk melakukan tindak korupsi dengan membeli mobil baru lagi.

Oleh karena itu, lebih baik menggunakan mobil dinas daripada pejabat terus membeli mobil baru. Ke depannya, ia mewacanakan, lebih baik DKI tidak memiliki mobil dinas.

"Lebih baik PNS DKI dikasih uang dan tunjangan yang asalnya memang jelas, dan membeli kendaraan sendiri supaya enggak ribut dan merawatnya lebih bagus," kata Basuki.

Sementara itu, menurut rencana, hari ini Joko Widodo akan mengumumkan kebijakan penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan mudik Lebaran. Menurut Jokowi, kendaraan dinas boleh saja dipakai untuk mudik, tetapi dengan syarat dan aturan yang berlaku.

Sekedar informasi, pada tahun-tahun sebelumnya, larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik telah diumumkan pemerintah daerah sejak jauh-jauh hari. Pelarangan tersebut didasari mobil dinas merupakan fasilitas negara dan hanya boleh digunakan untuk operasional penunjang jabatan dan tugas serta ditujukan untuk melayani masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Terlebih, pengadaan dan perawatan mobil dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mobil dinas yang dimaksud adalah mobil atau kendaraan dengan pelat nomor berwarna merah atau dengan nomor polisi yang berakhiran huruf khusus, seperti RFN, RFS, dan PQA. Mobil-mobil tersebut biasanya digunakan pejabat untuk menunjang operasionalnya dalam bekerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Megapolitan
Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi 'Booster' Covid-19

Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi "Booster" Covid-19

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Megapolitan
2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Pemkot Tangerang Bakal Ajukan Vaksinasi Hewan Ternak Setelah Idul Adha 1443 H

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Akan Dipermanenkan, Jika Dinilai Efektif Kurangi Kepadatan Kendaraan

Megapolitan
DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

DPRD Tangsel Prediksi 8.000 Tenaga Kerja Bakal Diberhentikan Imbas Penghapusan Honorer

Megapolitan
Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Jebolnya Tandon Proyek LRT di Jalan Rasuna Said

Megapolitan
847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

847 Ternak di Tangerang Terjangkit PMK, 631 di Antaranya Sudah Sembuh

Megapolitan
Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Polisi Buru Penadah Barang Curian dari Pembobolan Rumah Kosong di Cengkareng

Megapolitan
80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

80 Ponsel Dicuri di Cengkareng, Polisi: Pelaku Residivis dan Spesialis Rumah Kosong

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Dishub DKI Jakarta Ungkap Alasan Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI

Megapolitan
Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Mengaku Dianiaya Pacar dan Dipaksa Gugurkan Kandungan, Perempuan Ini Lapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Siswa Kurang Mampu Tak Lolos Sekolah Negeri, Pemkot Depok Siapkan Dana Bantuan Pendidikan untuk Tiap Jenjang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.