Gugatan Pengacara ke Ahok Dinilai Salah Alamat

Kompas.com - 04/08/2013, 15:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui Rajjam Ahok (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang menuntutnya meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Senin (29/7/2013). YoutubeWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui Rajjam Ahok (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang menuntutnya meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Senin (29/7/2013).
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai gugatan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama salah alamat. Hal ini disebabkan, orang nomor dua di DKI Jakarta itu sudah melakukan hal yang tepat mengatasi keruwetan pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota.

"Siapa pun yang mengganggu fungsi jalan dan pedestrian bisa dikenakan sanksi hukum, termasuk PKL. Jadi gugatan PKL ke Ahok itu salah alamat," kata Djoko kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (4/8/2013).

Djoko menambahkan, sesuai ketentuannya, PKL ini dianggap mengganggu fungsi jalan. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ditegaskan bahwa pihak-pihak yang mengganggu jalan akan mendapat pidana bui maksimal 18 bulan atau denda maksimal Rp 1,5 miliar. Khusus yang mengganggu pedestrian, sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, PKL ini bisa terancam pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp 250.000.

"Jadi langkah asosiasi PKL untuk membawa 100 pengacara dalam menyomasi Ahok itu harus dipikir ulang," tambahnya.

Bagaimanapun, pemerintah juga akan melakukan kebijakan sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, kebijakan yang dilakukan Ahok tidak bertentangan dengan dua aturan tadi serta tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ali Mahsun sebelumnya mengatakan sudah mempersiapkan sebanyak 100 pengacara untuk menggugat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara hukum. Hal tersebut akan dilakukan jika somasi atas pernyataan Basuki terkait rencana pemidanaan PKL yang menolak direlokasi tidak dihiraukan. Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan Basuki merupakan preseden terburuk selama Republik Indonesia merdeka. Seharusnya, kata dia, seorang pemimpin negara, tidak boleh mengancam, mengintimidasi, dan melakukan diskriminasi kepada rakyat.

"Kita sudah siapkan kuasa hukum dari advokat MR Partners dan sampai 100 pengacara akan mendampingi kita," kata Ali kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu.

Ali mengatakan, jika Basuki tidak menjawab somasi, maka pihaknya akan melaporkan Basuki ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Ia juga mengancam untuk melaporkan Basuki kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menegur Basuki yang ia nilai sebagai pemimpin yang tidak menjadi suri teladan dan memasang badan untuk rakyatnya. Setelah itu, ia akan melaporkan kepada Komnas HAM dengan tudingan Basuki telah melanggar HAM, pembukaan UUD 1945, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

Megapolitan
Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Megapolitan
Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Megapolitan
Lagi, Tanah Longsor Terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Lagi, Tanah Longsor Terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Sebuah Pabrik Busa di Tangerang

Kebakaran Hanguskan Sebuah Pabrik Busa di Tangerang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Megapolitan
Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Megapolitan
Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X