Gugatan Pengacara ke Ahok Dinilai Salah Alamat

Kompas.com - 04/08/2013, 15:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui Rajjam Ahok (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang menuntutnya meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Senin (29/7/2013). YoutubeWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui Rajjam Ahok (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang menuntutnya meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Senin (29/7/2013).
|
EditorEgidius Patnistik
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai gugatan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama salah alamat. Hal ini disebabkan, orang nomor dua di DKI Jakarta itu sudah melakukan hal yang tepat mengatasi keruwetan pedagang kaki lima (PKL) di Ibu Kota.

"Siapa pun yang mengganggu fungsi jalan dan pedestrian bisa dikenakan sanksi hukum, termasuk PKL. Jadi gugatan PKL ke Ahok itu salah alamat," kata Djoko kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu (4/8/2013).

Djoko menambahkan, sesuai ketentuannya, PKL ini dianggap mengganggu fungsi jalan. Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ditegaskan bahwa pihak-pihak yang mengganggu jalan akan mendapat pidana bui maksimal 18 bulan atau denda maksimal Rp 1,5 miliar. Khusus yang mengganggu pedestrian, sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, PKL ini bisa terancam pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp 250.000.

"Jadi langkah asosiasi PKL untuk membawa 100 pengacara dalam menyomasi Ahok itu harus dipikir ulang," tambahnya.

Bagaimanapun, pemerintah juga akan melakukan kebijakan sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, kebijakan yang dilakukan Ahok tidak bertentangan dengan dua aturan tadi serta tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ali Mahsun sebelumnya mengatakan sudah mempersiapkan sebanyak 100 pengacara untuk menggugat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara hukum. Hal tersebut akan dilakukan jika somasi atas pernyataan Basuki terkait rencana pemidanaan PKL yang menolak direlokasi tidak dihiraukan. Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan Basuki merupakan preseden terburuk selama Republik Indonesia merdeka. Seharusnya, kata dia, seorang pemimpin negara, tidak boleh mengancam, mengintimidasi, dan melakukan diskriminasi kepada rakyat.

"Kita sudah siapkan kuasa hukum dari advokat MR Partners dan sampai 100 pengacara akan mendampingi kita," kata Ali kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu.

Ali mengatakan, jika Basuki tidak menjawab somasi, maka pihaknya akan melaporkan Basuki ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Ia juga mengancam untuk melaporkan Basuki kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menegur Basuki yang ia nilai sebagai pemimpin yang tidak menjadi suri teladan dan memasang badan untuk rakyatnya. Setelah itu, ia akan melaporkan kepada Komnas HAM dengan tudingan Basuki telah melanggar HAM, pembukaan UUD 1945, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Tangki BBM Terbakar di SPBU MT Haryono Pancoran

Mobil Tangki BBM Terbakar di SPBU MT Haryono Pancoran

Megapolitan
Keterisian ICU Masih Tinggi, Pemkot Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Keterisian ICU Masih Tinggi, Pemkot Tangsel Rujuk Pasien Covid-19 ke Wilayah Tetangga

Megapolitan
Lansia Tewas Terbakar Saat Masak Nasi di Rumah, Api Menyambar Sarung

Lansia Tewas Terbakar Saat Masak Nasi di Rumah, Api Menyambar Sarung

Megapolitan
Kasudin LH Jaktim Imbau Masyarakat Manfaatkan Bank Sampah

Kasudin LH Jaktim Imbau Masyarakat Manfaatkan Bank Sampah

Megapolitan
RSD Wisma Atlet Rawat 3.339 Pasien Covid-19, Mayoritas Orang Bergejala

RSD Wisma Atlet Rawat 3.339 Pasien Covid-19, Mayoritas Orang Bergejala

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemkot Tangsel Tambah Kerja Sama RS Swasta

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemkot Tangsel Tambah Kerja Sama RS Swasta

Megapolitan
Kebakaran Terjadi di SPBU MT Haryono Pancoran

Kebakaran Terjadi di SPBU MT Haryono Pancoran

Megapolitan
Kegiatan Anies Sepekan Terakhir, Bertemu Kapolda Metro Jaya hingga Hadiri Acara di Hotel Borobudur

Kegiatan Anies Sepekan Terakhir, Bertemu Kapolda Metro Jaya hingga Hadiri Acara di Hotel Borobudur

Megapolitan
Penembakan Mahasiswa Halu Oleo, Vonis Brigadir AM Dijadwal Hari Ini

Penembakan Mahasiswa Halu Oleo, Vonis Brigadir AM Dijadwal Hari Ini

Megapolitan
Jasad Pria Ditemukan di Dekat Rel, Diduga Korban Tertabrak Kereta

Jasad Pria Ditemukan di Dekat Rel, Diduga Korban Tertabrak Kereta

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies Minta Doa Masyarakat Jakarta

Positif Covid-19, Anies Minta Doa Masyarakat Jakarta

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Bagaimana Roda Pemerintahan di Jakarta?

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Bagaimana Roda Pemerintahan di Jakarta?

Megapolitan
Sejumlah Wilayah di Jaksel Padam Listrik, Lampu Merah Pertigaan Kalibata Tidak Berfungsi

Sejumlah Wilayah di Jaksel Padam Listrik, Lampu Merah Pertigaan Kalibata Tidak Berfungsi

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies Mengaku Tanpa Gejala

Positif Covid-19, Anies Mengaku Tanpa Gejala

Megapolitan
Terpapar Covid-19, Anies Tetap Akan Pimpin Rapat Virtual

Terpapar Covid-19, Anies Tetap Akan Pimpin Rapat Virtual

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X