Kompas.com - 15/08/2013, 17:24 WIB
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1,4 juta lembar surat suara pilkada Kota Tangerang yang bernilai sekitar Rp 750 juta tidak terpakai karena kesalahan cetak.

Menurut Saiful Bahri, anggota KPU Provinsi Banten, yang menjadi koordinator pemilukada Kota Tangerang, kesalahan cetak surat suara itu terjadi pada saat sebelum KPU Provinsi Banten mengambil alih tugas KPU Kota Tangerang.

Hal itu akibat putusan DKPP yang memberhentikan komisioner KPU Kota Tangerang, dan mengembalikan hak konstitusional dua pasangan calon, yang berdampak pada jumlah kandidat pilwalkot menjadi lima pasang.

"Surat suara untuk tiga pasangan calon sebenarnya sudah beres. Tapi karena ada putusan DKPP bahwa ada lima pasangan calon, maka surat suara harus dibuat lagi," ujar Saiful.

Menurut Saiful, pada 13 Agustus lalu, pihaknya sudah memesan kembali surat suara dengan format baru ke sebuah pabrik percetakan besar di Semarang, Jawa Tengah.

"Dalam kerjasama itu ditanda tangani dia atas materai bahwa pada 24 Agustus akan dikirim, sehingga 26 Agustus sudah sampai ke sini," ucapnya.

Menurut Agus Supadmo, anggota KPU Provinsi Banten, yang membidangi masalah logistik, perusahaan percetakan surat suara adalah PT Trisakti, perusahaan yang sebelumnya menang tender dalam pembuatan surat suara.

"Saya konsultasi kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), dengan kondisi seperti di Kota Tangerang, percetakan surat suara bisa penunjukan langsung. Karena waktu yang sudah mepet," tuturnya.

Mengenai anggaran pembuatan surat suara, kata Agus, total dianggarkan Rp 1,5 miliar. Namun Rp 750 juta sudah terpakai untuk pembuatan surat suara tiga pasangan calon, yang sebelumnya ditetapkan komisioner KPU Kota Tangerang.

"Maka kami gunakan sisa anggaran surat suara itu sebesar Rp 750 juta untuk mencetak 1,161 juta lembar sesuai DPT, plus 2,5 persen surat suara tambahan sebagai cadangan," terangnya.

Herry Rumawatine, Ketua DPRD Kota Tangerang, menyesalkan apa yang terjadi. Menurut Herry, seharusnya KPU Kota Tangerang tidak terburu-buru mencetak surat suara, sementara masih ada masalah pencalonan para kandidatnya.

"Pilgub Jatim tanggal 29 Agustus, tapi KPU di sana belum mencetak surat suara sebelum ada kepastian mengenai pasangan calon. Tapi KPU Kota Tangerang, sudah buru-buru mencetak, padahal masih ada masalah dalam pencalonan kandidat," ucapnya.

Karena itu dipastikan telah terjadi pemborosan uang negara. "Ini harus dipertanyakan, karena ini uang rakyat. Kalau sudah dicetak begini mau diapakan? Apakah dibakar atau tidak? Ini sangat disayangkan," tambahnya.



Sumber Warta Kota
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Pasien Positif Virus Corona Asal India di Tangsel Diduga Tertular dari Anaknya di Jakarta

2 Pasien Positif Virus Corona Asal India di Tangsel Diduga Tertular dari Anaknya di Jakarta

Megapolitan
Dua Warga Serpong Utara Tangsel Terpapar Virus Corona Varian Baru Asal India

Dua Warga Serpong Utara Tangsel Terpapar Virus Corona Varian Baru Asal India

Megapolitan
Truk Pengangkut Sayur Terjaring Razia di Tol Cikarang, Ternyata Isinya 7 Pemudik

Truk Pengangkut Sayur Terjaring Razia di Tol Cikarang, Ternyata Isinya 7 Pemudik

Megapolitan
Alat Berat Sulit Masuk karena Akses Sempit, Pengangkatan Puing Longsor di Jagakarsa Dikerjakan Manual

Alat Berat Sulit Masuk karena Akses Sempit, Pengangkatan Puing Longsor di Jagakarsa Dikerjakan Manual

Megapolitan
Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Megapolitan
Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Megapolitan
Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Megapolitan
Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Megapolitan
Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Megapolitan
Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero 'Jenderal' Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero "Jenderal" Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Megapolitan
Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi 'Duta Masker'

Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi "Duta Masker"

Megapolitan
Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

Megapolitan
Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X