Kompas.com - 15/08/2013, 20:53 WIB
Salah satu sudut ruang kantor Ahok Center di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013). KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZASalah satu sudut ruang kantor Ahok Center di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com -  Center For Democracy and Transparency (CDT) atau lebih dikenal Ahok Center dibiayai oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setiap bulan, diperlukan dana sekitar Rp 30 juta untuk operasional lembaga swadaya masyarakat itu. Dana itu diambilnya dari kocek pribadi Basuki.

"Berkisar Rp 30 jutaan lebih per bulan untuk biaya operasionalnya," kata Koordinator dan penanggung jawab CDT Natanael Oppusunggu saat ditemui di kantornya, Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2013).

Ia mengatakan, gaji tujuh anggota CDT dibayar sesuai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp 2,2 juta. Sebelum Basuki menjabat sebagai anggota legislatif di DPR RI, lembaga itu telah resmi terbentuk, yakni pada 2007.

Sebagai pendiri bersama Basuki, Natanael mengatakan bahwa tujuan awal pembentukan CDT adalah melatih orang-orang jujur dan bersih yang bercita-cita menduduki kursi legislatif maupun eksekutif. Semua itu dibiayai oleh Basuki.

Tak sedikit dari mereka yang berhasil, banyak pula yang gagal. Setelah Basuki maju menjadi calon wagub pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dengan berpasangan bersama Joko Widodo, LSM itu beralih fungsi menjadi posko pemenangan, selain posko yang berada di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

Kini, setelah Basuki menjadi Wagub DKI, LSM itu bertugas mengawal dan mengawasi program-program Pemprov DKI yang sedang berjalan. Tak hanya itu, mereka juga menerima keluhan-keluhan warga dengan berbagai syarat. Laporan warga itu harus disertai KTP DKI, kartu keluarga, dan surat kelurahan. Mereka kemudian membantu memberikan pelayanan sosial kepada warga.

Natanael menyebutkan, karena selama ini masyarakat tidak tahu dan lebih tahu nama Ahok, maka CDT pun disebut dengan Ahok Center. "Sebenarnya sama, cuma masyarakat bingung CDT itu apa. Ada ibu-ibu, nenek minta bantuan, Ahok-Ahok saja lah, Ahok Center. Ya itu nama populer," kata Natanael.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Natanael menegaskan bahwa Ahok Center tidak berada di bawah bendera partai politik tertentu. Tempat yang dijadikan kantor ini merupakan bekas markas relawan Jokowi-Basuki. Mereka baru pindah ke Apartemen Juanda Lantai Dasar pada Mei 2012 atas pemberian seorang relawan Jokowi-Basuki bernama Hendry. Sebelumnya, markas mereka berada di depan Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, yang kini menjadi markas PKPI, partai politik pimpinan Sutiyoso.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Bela Anies yang Diberi Rapor Merah, Wagub DKI: Tanya Masyarakat, Jakarta Semakin Baik...

Megapolitan
Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Beri Rapor Merah untuk Anies, LBH Sebut Sulit Punya Tempat Tinggal di Jakarta

Megapolitan
LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

LBH Jakarta Sebut Pemprov DKI Masih Setengah Hati Tangani Pandemi Covid-19

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Kantor Pinjol Ilegal di Kepala Gading Sepi Saat Digerebek, Ternyata Pegawainya WFH

Megapolitan
Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Polisi Sebut Perusahaan Pinjol Ilegal di Kelapa Gading Ancam Nasabah dengan Gambar Porno

Megapolitan
Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Korsleting Panel Listrik Instalasi AC, Lantai 15 Gedung Wika Terbakar

Megapolitan
Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Polisi Amankan 4 Karyawan

Megapolitan
Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Kondisi Mahasiswa yang Dibanting Polisi Saat Demo: Jauh Lebih Baik, Masih Harus Kontrol Kesehatan

Megapolitan
Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Polisi Tangkap Penusuk Remaja yang Sedang Pacaran di Tambun Utara

Megapolitan
Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Kelola 4 Aplikasi

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Sekolah Tatap Muka di Depok, Satu Siswa SMPN 10 Positif Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Megapolitan
Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.