Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/08/2013, 08:49 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ahok Center diakui hanya sebutan saja dari organisasi bernama Center For Democracy and Transparency (CDT). Lalu, apa itu CDT? Apa ada hubungannya dengan Ahok Center? Adakah hubungannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama?

Penelusuran Kompas.com di situs CDT di cdt31.org, lembaga itu merupakan tempat kajian dan riset opini publik terutama yang terkait dengan pemilihan umum di tingkat nasional, dan khususnya pemilihan di daerah-daerah. Tim peneliti CDT berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berpengalaman luas dalam survei sosial politik dalam beberapa waktu terakhir ini.

Selain melakukan riset, CDT juga berperan sebagai agen yang terlibat aktif dalam mempromosikan munculnya individu yang bersih, transparan, dan profesional untuk menjadi kandidat pemimpin. Tidak hanya vokal dan berani, lembaga tersebut juga memiliki kemampuan mempromosikan kinerja kepemimpinannya dan melengkapi dengan perangkat metodologis ilmiah yang akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya.

CDT juga membantu promosi dengan penggalangan dana, terutama jika calon eksekutif ataupun legislatif yang digembleng oleh CDT tidak memiliki kemampuan biaya.

Basuki jadi contoh kesuksesan CDT

Basuki Tjahaja Purnama yang juga pendiri CDT pada tahun 2007 lalu menjadi contoh kesuksesan LSM tersebut dalam mendidik dan mempromosikan calon pemimpin mereka. Saat itu, Basuki dan Eko Cahyono berpasangan menjadi cagub dan cawagub dalam Pilkada Provinsi Bangka Belitung. Kendati demikian, pasangan itu gagal meraih suara terbanyak.

Namun, promosi, survei, dan strategi yang diciptakan saat itu meraih apresiasi positif dari masyarakat Bangka Belitung. Di dalam situs itu tertulis lima anggota CDT, dengan Direktur Eksekutif Sunny Tanuwidjaja, dan researcher yang terdiri dari empat anggota, yakni YF Ansy Lema, E Sakti Budiono, Michael Victor Sianipar, dan Muhammad Iqbal Lubekran.

CDT pun memiliki slogan yang sama dengan inisial Basuki, yaitu BTP, bersih, transparan, dan profesional. Masih di dalam situs tersebut, tertulis alamat CDT yang berkantor di Jalan Bendungan Hilir IV Nomor 15 Jakarta 10210. Menurut kabar, kantor itu kini tak lagi digunakan karena anggota-anggota CDT itu kini berkantor di Balaikota Jakarta menjadi staf pribadi Basuki yang menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Relawan Jokowi-Basuki dalam Ahok Center

Berbeda dengan CDT yang berada di Benhil, CDT yang berada di lantai dasar Apartemen Juanda, Jakarta Pusat, beranggotakan relawan-relawan pemenangan Jokowi-Basuki di Pilkada DKI Jakarta 2012. CDT Juanda dikoordinasi oleh Natanael Oppusunggu.

Saat Jokowi-Basuki maju menjadi pasangan cagub dan cawagub Ibu Kota, para relawan ini bermarkas di apartemen itu dan menjadikannya sebagai markas logistik dan penyimpanan alat kampanye. Markas itu merupakan bentuk lain dari markas pemenangan Jokowi-Basuki, yang berada di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.

Setelah berbagai upaya dan strategi digunakan untuk pemenangan Jokowi-Basuki, akhirnya pada 15 Oktober 2012, mereka berdua resmi dilantik menjadi pimpinan Ibu Kota. LSM itu pun tak mati begitu saja ketika Basuki menjadi Wakil Gubernur. Kini, CDT Juanda juga menerima keluhan-keluhan warga dengan berbagai syarat, seperti KTP DKI, KK, surat kelurahan untuk kemudian dibantu dengan memberikan pelayanan sosial, seperti pendidikan sekolah swasta dan kesehatan.

Karena selama ini masyarakat kurang mengenal CDT, dan lebih tahu nama Ahok, maka CDT pun disebut dengan Ahok Center. "Sebenarnya sama, cuma masyarakat bingung CDT itu apa. Ya ada ibu-ibu, nenek-nenek, minta bantuan. Ahok sajalah, Ahok Center. Iya, itu nama populer," kata Natanael.

Untuk para relawan yang masih bekerja pada CDT, Basuki memberikan gaji per bulannya senilai UMP DKI atau Rp 2,2 juta. Namun, untuk biaya operasional Ahok Center, Basuki merogoh koceknya hingga Rp 30 juta per bulan.

Natanael pun kini resmi ditunjuk Basuki untuk menjadi pengawas Rusun Marunda. Salah seorang relawan CDT Juanda, Bunyamin Permana, mengatakan kalau relawan hingga saat ini berjumlah tujuh orang. Ada relawan yang bertugas di kantor untuk mendata berbagai keluhan dan ada pula yang ditugaskan untuk survei lapangan membuktikan apakah keluhan dan laporan warga yang ditujukan kepada Basuki itu memang benar terjadi atau tidak.

Dengan fungsi itu, ia juga membantah rilis resmi BPKD yang menyebutkan kalau Ahok Center menjadi mitra kerja pengelolaan CSR Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Pemprov DKI. Namun, ia tak menampik kalau ada relawan yang telah ditugaskan Basuki untuk mengawasi penyaluran bantuan CSR Rusun Marunda agar tepat sasaran.

"Misalnya, di sana ada yang namanya Ibu Dede, bertugas mengawasi pembagian bantuan," kata Bunyamin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com