Basuki: Tuntutan UMP Rp 3,7 Juta Sulit Dipenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sulit menaikkan upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta yang diminta buruh karena itu berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan perusahaan.

"Berat, kalau saya lihat berat," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Basuki pun menjelaskan, standar biaya hidup di Jakarta mencapai Rp 3,5-4 juta per bulan, tetapi banyak perusahaan kesulitan membayar sesuai standar biaya hidup tersebut.

Menurutnya, salah satu solusi masalah tersebut adalah perusahaan pindah ke luar Jakarta, terutama yang bergerak di bidang industri.

Solusi lain, lanjut Basuki, perusahaan mendidik pekerja supaya produktivitas meningkat sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang memungkinkan untuk membayar pekerja sesuai standar biaya hidup di Jakarta.

Kepada masyarakat, Basuki pun menyarankan untuk mempertimbangkan daya saing diri sendiri sebelum memutuskan mengadu nasib di Jakarta.

"Masalah kita di Jakarta, butuh banyak pabrik yang bisa bayar di atas KHL," kata Basuki.

Sebelumnya, Forum Buruh DKI Jakarta menuntut Pemprov DKI menaikkan UMP 2014 menjadi Rp 3,7 juta. Sekjen Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengatakan, tuntutan itu mengacu pada hasil survei yang dilakukan DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) tentang kebutuhan hidup layak (KHL) pada Agustus 2013, yaitu Rp 3.761.455.

Nilai survei mengacu pada 84 kebutuhan, antara lain rumah, tarif listrik, bahan bakar minyak, dan transportasi.

"Kami walaupun miskin punya handphone sampai dua dan tiga, dan kami juga menuntut untuk ada unsur pulsa di dalam upah," tukas Toha.

Tuntutan tersebut, lanjut Toha, juga berkaitan dengan pernyataan Basuki beberapa waktu lalu, yaitu standar biaya hidup di Jakarta adalah Rp 4 juta.

Toha juga menjelaskan, wajar jika UMP di Jakarta jauh lebih tinggi daripada kota lain di Indonesia karena tingkat perputaran uang di Jakarta mencapai 60 persen.