Basuki Persilakan Kejagung Periksa Pejabat DKI

Kompas.com - 21/08/2013, 01:07 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Kejaksaan Agung tentang adanya empat pejabat Pemprov DKI Jakarta yang memiliki rekening gendut disambut baik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Basuki, ia membuka pintu selebar-lebarnya untuk Kejaksaan Agung jika memang jajarannya memiliki uang di rekening di luar kewajaran.

Pria yang biasa disapa Basuki ini berharap, adanya penyidikan itu dapat memberikan rasa jera dan membuat pejabat lainnya ikut berpikir dua kali jika memiliki rekening di luar kewajaran sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Kejagung tidak merilis siapa saja para pejabat DKI tersebut. Namun, berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada empat rekening gendut di jajaran Pemprov DKI.

Basuki menegaskan, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tengah berupaya menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi yang transparan, jujur, dan bersih.

Basuki juga mengatakan dirinya sudah beberapa kali bertemu petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK juga tengah memeriksa pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Ada sekitar tiga petugas KPK datang ke sini kemarin siang. Mereka mau periksa sesuatu," ujar Basuki.

Penghasilan PNS di Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari gaji, tunjangan kinerja daerah (TKD), dan tunjangan pejabat sudah cukup tinggi dibandingkan PNS di daerah lain. Kabar rekening gendut ini juga beredar di kalangan PNS DKI.

Sejumlah nama kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga nama asisten sekretaris daerah juga disebut-sebut sebagai pemilik rekening gendut tersebut. Namun, tidak ada yang berani memastikannya karena masih berada di ranah penegak hukum.

Dihubungi secara terpisah, pengamat pemerintahan dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Masud Said, mengatakan, pejabat DKI memiliki uang banyak memang tidak mengherankan. Meski demikian, penegak hukum harus menelusuri dulu rekening gendut itu.

Halaman:


Sumber Warta Kota
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Megapolitan
Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Megapolitan
Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Megapolitan
DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

Megapolitan
Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Megapolitan
Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Megapolitan
Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Megapolitan
PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Megapolitan
[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

[Update 29 November]: Bertambah 34, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Tercatat 2.870

Megapolitan
Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap RS Ummi

Satgas Covid-19 Kota Bogor Pertimbangkan Cabut Laporan Polisi terhadap RS Ummi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X