Kompas.com - 17/09/2013, 07:12 WIB
Pengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari. KOMPAS / AGUS SUSANTOPengguna kendaraan bermotor tersendat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jakarta Timur, Senin (5/3/2013). Buruknya sistem transportasi massal di ibu kota dan pertambahan kendaraan yang tak terkendali semakin menambah kemacetan parah tiap hari.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com —
Pemerintah pusat diminta ikut memikirkan dampak penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Aturan itu tidak saja memanjakan konsumen, tetapi juga memperparah kemacetan di Jakarta yang penanganannya tidak mendapat kontribusi pusat.

"Sudah pasti konsumen senang dengan hadirnya mobil murah (LCGC), apalagi ramah lingkungan. Industri otomotif juga akan semakin bergairah, tetapi apakah dampak lain sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Andi Baso, Senin (16/9), di Jakarta.

Jakarta sudah penuh sesak dengan mobil. Sebelum ada mobil murah saja, jalanan Jakarta sudah sesak dengan kendaraan. "Saya yakin kepadatan lalu lintas akan semakin parah di Jakarta," ujar Andi.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin industri otomotif tumbuh semakin pesat di Jakarta dengan adanya program mobil murah dan ramah lingkungan. "Bagaimana tidak tumbuh, pasar mobil paling besar di Jabodetabek. Tetapi, masalah macet juga ikut tumbuh," katanya.

Menurut Basuki, warga yang perekonomiannya naik pasti membeli mobil dan mereka berhak untuk membeli mobil. Namun, jika hal tersebut menjadi alasan utama produksi mobil murah, itu tidak tepat.

"Alasan utamanya bukan itu. Kalau dilihat upah minimum Provinsi DKI Rp 2,2 juta. Apa iya bisa membeli mobil? Yang beli kelas menengah juga nantinya. Padahal, sudah ada subsidi untuk bahan bakar minyak. Jadi dobel insentifnya, kan?" ujar Basuki.

Jika ingin seimbang dan adil, lanjutnya, pemerintah pusat harus menghapus subsidi bahan bakar minyak. Dana itu dialihkan untuk membangun transportasi massal yang andal.

Membatasi gerak

Basuki menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta terus menggodok kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor saat mobil murah mulai berdatangan di Jakarta. "Tahun depan mobil-mobil itu datang. Jadi, kami kejar-kejaran dengan kedatangannya," katanya.

Akhir tahun ini akan datang armada baru 400 bus sedang dan 400 bus transjakarta. Zonasi tarif parkir juga akan diberlakukan sekitar tahun depan. Tarif parkir di tengah kota bisa minimal Rp 6.000-Rp 8.000 per jam. Selain itu, pemberlakuan sistem jalan berbayar elektronik juga bakal dipercepat di jalan-jalan utama kota Jakarta.

Harapannya, warga akan berpikir ulang untuk naik mobil di dalam kota. Bukan hanya itu, pemerintah pusat diminta tidak diskriminatif. "Pajak untuk mobil angkutan umum sebaiknya dikurangi hingga nol persen. Dengan demikian, ada keberpihakan yang sama antara mobil ramah lingkungan dan mobil angkutan umum," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.

Saat ini pajak untuk transjakarta bus tunggal 40 persen, bus gandeng 10 persen, dan bajaj 20 bajaj. Kebijakan ini berdampak pada besarnya biaya transportasi publik. "Padahal, pengembangan transportasi publik perlu percepatan," kata Pristono.

Yayat Supriatna, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, sependapat, program mobil murah bisa berdampak pada kemacetan lalu lintas kendaraan. Pemprov DKI Jakarta bisa menerbitkan peraturan untuk membatasi penggunaan mobil.

Kebijakan itu, tambah Ketua Umum Forum Teknologi Perkeretaapian Indonesia Taufik Hidayat, menambah beban di jalan raya. Di sisi lain, perkembangan transportasi publik tidak didukung oleh kekuatan industri.

"Industri kereta api, misalnya, sudah kritis. Meski sudah berumur 32 tahun, industri kereta api Indonesia masih memakai banyak komponen impor untuk pembuatan lokomotif atau kereta listrik. Akibatnya, harga menjadi mahal dan berimbas ke tiket penumpang yang juga mahal," ujar Taufik.

Idealnya, industri kereta api nasional didukung dengan sejumlah industri komponen lain, seperti industri pembuat kursi, per, komponen penggerak utama dalam kereta, atau elektronik. "Kalau sekarang ada mobil murah, kenapa kita tidak punya rencana membuat kereta murah?" lanjutnya. (FRO/RAY/ART/NDY)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, BOR RS Rujukan di Kota Tangerang Naik Jadi 13 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, BOR RS Rujukan di Kota Tangerang Naik Jadi 13 Persen

Megapolitan
Saksi Ungkap Alasan Munarman Jadi Pemateri di Acara Baiat ISIS, Terkenal dan Sering Tampil di Media

Saksi Ungkap Alasan Munarman Jadi Pemateri di Acara Baiat ISIS, Terkenal dan Sering Tampil di Media

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemuda yang Sekap Temannya hingga Tewas di Kamar Mandi Sebuah Rumah di Jatiwaringin

Polisi Tangkap Pemuda yang Sekap Temannya hingga Tewas di Kamar Mandi Sebuah Rumah di Jatiwaringin

Megapolitan
Revitalisasi TMII, Snowbay hingga Museum yang Terbengkalai Akan Dibongkar

Revitalisasi TMII, Snowbay hingga Museum yang Terbengkalai Akan Dibongkar

Megapolitan
Ketua Dewan Penasehat Sirkuit Mandalika Pesimis Lintasan Formula E Bisa Selesai

Ketua Dewan Penasehat Sirkuit Mandalika Pesimis Lintasan Formula E Bisa Selesai

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Ada Kemungkinan PPKM di Depok Jadi Level 3

Kasus Covid-19 Meningkat, Ada Kemungkinan PPKM di Depok Jadi Level 3

Megapolitan
Polisi Pastikan 5 Tersangka Pengeroyok Kakek di Cakung Tak Punya Hubungan dengan Korban

Polisi Pastikan 5 Tersangka Pengeroyok Kakek di Cakung Tak Punya Hubungan dengan Korban

Megapolitan
Polisi Masih Cari Beberapa Pelaku Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung

Polisi Masih Cari Beberapa Pelaku Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bangun Kandang Kambing di 11 Kecamatan, Habiskan Dana Rp 1,9 Miliar

Pemkot Bekasi Bangun Kandang Kambing di 11 Kecamatan, Habiskan Dana Rp 1,9 Miliar

Megapolitan
Batal Dipanggil BK Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Merasa Tersandera

Batal Dipanggil BK Hari Ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Merasa Tersandera

Megapolitan
Cegah Penularan Covid-19, Warga Diimbau Rayakan Imlek secara Virtual

Cegah Penularan Covid-19, Warga Diimbau Rayakan Imlek secara Virtual

Megapolitan
Bertemu Relawan di Makassar, Anies Baswedan Disebut Sudah Terbuka Ingin Maju Pilpres 2024

Bertemu Relawan di Makassar, Anies Baswedan Disebut Sudah Terbuka Ingin Maju Pilpres 2024

Megapolitan
Kuasa Hukum Nicholas Sean Minta Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Kliennya Kooperatif

Kuasa Hukum Nicholas Sean Minta Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Kliennya Kooperatif

Megapolitan
Identitas Pembegal Tukang Roti di Kota Bekasi Terungkap, Polisi Lakukan Pengejaran

Identitas Pembegal Tukang Roti di Kota Bekasi Terungkap, Polisi Lakukan Pengejaran

Megapolitan
Optimistis Sirkuit Formula E Selesai Tepat Waktu, Wagub: Semua Sudah Dihitung

Optimistis Sirkuit Formula E Selesai Tepat Waktu, Wagub: Semua Sudah Dihitung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.