Serikat Buruh Kecam DPR dan Menperin Bahas Upah Murah

Kompas.com - 20/09/2013, 16:58 WIB
Said Iqbal Presiden KSPI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam pertemuan DPR dan Menteri Perindustrian yang membahas upah murah di Jakarta, Jumat (20/09/2013). ummi hadyah salehSaid Iqbal Presiden KSPI Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam pertemuan DPR dan Menteri Perindustrian yang membahas upah murah di Jakarta, Jumat (20/09/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Sekretariat Buruh Bersama (Sekber) mengecam pertemuan antara Komisi V DPR dan Menteri Perindustrian. Serikat buruh menuding pertemuan itu akan mendorong dipertahankannya upah murah bagi buruh.

"Kami mengecam pertemuan RDP (rapat dengar pendapat) antara Komisi V DPR dengan Menperin karena sudah ikut campur tangan yang membahas upah murah," ujar Said Iqbal seusai rapat persiapan konsolidasi nasional gerakan buruh di Jakarta, Jumat (20/09/2013).

Menurutnya, anggota komisi V dan Menteri perindustrian tidak memilki kewenangan untuk membahas soal tersebut. Yang berwenang membahas upah buruh, kata Iqbal, adalah Komisi IX DPR dan Kementerian Tenaga Kerja.

Iqbal menambahkan, saat ini Kementerian Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia cenderung mempertahankan kebijakan upah murah di Indonesia. Oleh karena itu, organisasi serikat buruh berencana menggelar aksi mogok nasional pada 30 Oktober 2013 untuk menuntut kenaikan upah minimum 2014 sebesar 50 persen dan Rp 3,7 Juta untuk buruh di Jakarta.

Tidak hanya itu, sebelum menggelar aksi besar-besaran, seluruh elemen buruh secara nasional dari 200 kabupaten/kota akan mengadakan konsolidasi dan rapat akbar tingkat nasional pada 30 September 2013. Dalam konsolidasi nasional gerakan buruh, rencananya akan dihadiri seribu buruh.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Megapolitan
44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

Megapolitan
Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Megapolitan
Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Megapolitan
Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Megapolitan
Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Megapolitan
Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Pemkot Bekasi Minta Ditjen Perkeretapian Amankan Area Struktur Bata Kuno

Megapolitan
Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Kembali ke Zona Oranye, Pemkot Tangerang Enggan Perketat PSBB Lagi

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Hanya Menata 11 Kampung Kumuh dari Target 56 RW

Megapolitan
Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Jalan Dr Sumarno Cakung Berlaku Satu Arah Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE: Bertambah 2 Kasus, Total 614 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X