Setahun Jokowi-Ahok Mendongkrak Kebiasaan PNS

Terobosan Jokowi-Basuki untuk pembenahan birokrasi melalui seleksi dan promosi jabatan lurah dan camat atau yang populer atas istilah lelang jabatan disambut baik. Sebanyak 1.156 PNS mendaftarkan diri, meski hanya 415 PNS yang lolos. Dari antara mereka, menempati 44 jabatan camat dan 267 jabatan lurah. Sisanya, akan ditempatkan di posisi strategis di Wali Kota dan Pemprov DKI. "Darah segar" di birokrasi Pemprov DKI memiliki dampak positif bagi transparansi dana dan perbaikan pelayanan.

Kepala BKD atau Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta I Made Karmayoga mengungkapkan, secara umum, ia puas dengan hasil lelang jabatan lurah camat. Terutama soal transparansi anggarannya. Di sisi pelayanan, Jokowi meminta agar akses kantor kecamatan dan kelurahan dibuka selebar-lebarnya bagi masyarakat.

Jokowi pun memberikan referensi bagiamana selayaknya pelayanan sebuah bank. Melayani dengan ramah dan cepat. Sebagai indikator keberhasilan, dia mengacu pada IGS (Index Government Service) yang dilaksanakan rutin setiap enam bulan sekali. Namun sayang, berdasarkan beberapa sidaknya ke beberapa kantor kecamatan serta kelurahan, pelayanan yang baik belum merata.

Misalnya, ia menemukan warga pemohon KTP menunggu tiga hari, padahal standar yang diinginkan hanya satu atau dua jam. Begitupun saat mengurus KK yang biasanya memakan waktu hingga seminggu diharapkan bisa dipersingkat hanya dua atau tiga hari. Artinya sumber daya manusia mesti digenjot agar punya standar pelayanan yang sama di seluruh kantor pelayanan masyarakat di Jakarta.

Jika Jokowi memilih menunggu hasil IGS yang terbit Januari 2014 mendatang, wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama tampaknya "geregetan" dengan kinerja lurah dan camat. Ia mengaku tidak puas dengan kinerja para abdi warga DKI tersebut.

Namun, bukan sumber daya manusia yang jadi soal, melainkan pemahaman atas kata "melayani". Saat ini, tak jarang ia menemui pejabat yang lebih banyak ingin dilayani daripada melayani. Padahal, menurutnya, pejabat itu bersifat melayani bukan dilayani. Hal itulah yang harus terus ditanamkan kepada para PNS DKI muda.

Jokowi belum mampu delegasi kekuasaan

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwana Yoga, menilai reformasi birokrasi melalui lelang jabatan belum cukup berhasil. Manajemen yang baik, adalah bagaimana pimpinan mampu mendelegasikan otoritas ke bawahan. Dalam hal inilah Jokowi-Basuki belum berhasil. Semangat mewujudkan Jakarta Baru dinilai hanya dipahami di tataran pimpinan, belum menyebar ke lurah, camat, bahkan kepala dinas serta wali kota.

"Oke, mungkin pelayanan sudah cukup baik di tiap kantor kelurahan dan kecamatan. Tapi belum ada hal yang maksimal. Penyerapan anggaran sampai bulan ini, terendah dalam 30 tahun terakhir, yakni hanya 12 persen. Ke mana saja para SKPD, wali kota, lurah, dan camat itu," ujar Nirwana.

Sejauh ini, lanjut Nirwana, lurah dan camat hanya berhasil menyelesaikan kulit persoalan birokrasi saja. Misalnya, pelayanan mengurus KTP, KK, dan sebagainya, serta menempel anggaran di tiap kantornya. Seharusnya, lurah dan camat ikut terjun ke lingkungan, blusukan ke permukiman warga, memahami masalah dan membantu untuk menyelesaikannya.

"Kan enggak lucu kalau lurah dan camat itu hanya nonton gubernurnya blusukan. Harusnya mereka itu ikut bantu juga dong. Semoga, kondisi ini juga diperhatikan gubernur dan wagub untuk menentukan langkah pembenahan selanjutnya," ujarnya.